PB PMII Gelar Aksi Nasional di 300 Titik 22-24 Juni 2026, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih

PB PMII akan turun ke jalan mengikuti Aksi Nasional Evaluasi Total Kabinet Merah Putih yang digelar serentak di lebih dari 300 titik di Indonesia pada 22-24 Juni 2026.
PB PMII akan turun ke jalan mengikuti Aksi Nasional Evaluasi Total Kabinet Merah Putih yang digelar serentak di lebih dari 300 titik di Indonesia pada 22-24 Juni 2026. --Instagram
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) akan menggelar Aksi Nasional Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada 22-24 Juni 2026.

Aksi tersebut akan berlangsung serentak di lebih dari 300 titik di berbagai wilayah Indonesia. PB PMII menginstruksikan seluruh kader untuk bergerak dalam satu komando menyuarakan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Melalui akun Instagram resmi @pmiiofficial, PB PMII menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

“Sahabat-sahabat PMII di seluruh Tanah Air, panggilan sejarah kembali memanggil kita. Menumpuknya rapor merah dan ketidakjelasan arah kebijakan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran menuntut peran nyata kita sebagai agen pengontrol sosial,” tulis PB PMII, dikutip Ahad (21/6/2026).

PB PMII menetapkan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagai titik utama aksi nasional. Massa dijadwalkan berkumpul di Sekretariat PB PMII, Jalan Salemba Tengah, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju lokasi aksi pada pukul 14.00 WIB.

Menjelang pelaksanaan aksi, PB PMII juga akan menggelar rapat teknis lapangan pada Ahad (21/6/2026). Lokasi rapat hanya akan diinformasikan kepada peserta aksi.

Dalam seruannya, PB PMII mengajak seluruh kader untuk mengawal hak-hak rakyat, penegakan Pasal 33 UUD 1945, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Salah satu tuntutan utama yang akan disuarakan adalah penegakan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat. PB PMII menilai pasal tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan menjamin pengelolaan sumber daya negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, PB PMII juga mendesak pemerintah melakukan reshuffle dan efisiensi struktur Kabinet Merah Putih agar selaras dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing pejabat.

Organisasi mahasiswa tersebut turut menyoroti keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang masuk dalam daftar tuntutan aksi.

Berikut enam tuntutan yang dibawa PB PMII dalam Aksi Nasional Evaluasi Total Kabinet Merah Putih:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan