Ia pun menyoroti peran TNI AL, dalam hal ini Pangkoarmada I, yang seharusnya lebih peka dan sigap mengawasi aktivitas di laut. “Kalau sudah terbangun sepanjang itu, artinya sudah ada proses dan kegiatan besar. Bagaimana pengawasan intelijen maritim kita?” tanyanya.
Keempat, Dharmawan juga mempersoalkan kinerja KKP. Ia menilai, KKP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di sektor kelautan semestinya mengantisipasi kerugian yang dialami nelayan sekaligus memantau keberlanjutan ekosistem.
“Apa fungsi KKP kalau ada proyek besar di laut dan dampaknya sebesar ini, tapi informasi di lapangan nyaris nihil?” ucapnya.
Maka dari itu, Dharma mendesak agar Presiden untuk turun tangan. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab, terutama Menteri KKP dan Pangkoarmada I.
Sementara itu, sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menyatakan, penyegelan pagar laut yang membentang wilayah perairan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Ya, ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah. Sekali saya ulangi: negara tidak boleh kalah,” kata pejabat yang kerap disapa Ipunk itu kepada wartawan, di atas Kapal Pengawas Orca, Kamis, 9 Januari 2025.
Sedangkan KKP menyatakan masih melakukan investigasi untuk mencari siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap pemasangan pagar laut tersebut.
