Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan cukai rokok sebelumnya terlalu tinggi dan tanpa mitigasi. Ia janji bakal melindungi pasar domestik, sambil pertimbangkan revisi tarif.
__________
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti anomali kebijakan cukai hasil tembakau yang diterapkan sebelum masa jabatannya. Menurutnya, tarif rata-rata cukai rokok saat ini sudah mencapai 57 persen, dan angka yang ia anggap berlebihan.
“Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh. Saya tanya ke Dirjen Pajak, sekarang rata-rata berapa? 57 persen. Wah tinggi amat. Fir’aun lu,” ucap Purbaya sambil berkelakar, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9).
Purbaya menilai, jika tarif cukai diturunkan, penerimaan negara justru berpotensi naik. Namun, ia memahami tujuan kebijakan sebelumnya adalah menekan konsumsi dan mengecilkan industri rokok.
Persoalannya, kata dia, pemerintah tidak menghitung dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, mulai dari PHK ribuan pekerja hingga menurunnya serapan tembakau petani.
“Kalau memperkecil industri kan harus dihitung berapa pengangguran yang terjadi. Mitigasinya apa? Programnya apa dari pemerintah? Enggak ada. Loh kok enak?” tegas mantan Ketua LPS itu.
Ia menekankan, selama belum ada program penyerap tenaga kerja yang terdampak, industri rokok tidak boleh “dibunuh” lewat kebijakan. “Ini menimbulkan orang susah saja,” tambahnya.
Meski begitu, Purbaya belum memastikan penurunan tarif cukai hasil tembakau. Ia menegaskan pasar domestik tetap akan dilindungi, terutama dari serbuan rokok ilegal yang kian marak dijual, termasuk secara daring.
“Kalau (cukai) enggak turun, tapi pasar mereka saya lindungi. Online-online yang palsu itu saya larang di sana,” kata Purbaya.
Ia telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas perdagangan rokok ilegal di platform daring. “Sekarang kita mulai kejar satu-satu,” ujarnya.
Menurut Purbaya, tidak etis negara menarik pajak besar dari industri rokok tanpa memberi perlindungan. “Mending gue hidupin yang di sini, di sana dibunuh,” ucapnya.
