Presiden Prabowo dijadwalkan mengumumkan stimulus kendaraan listrik dalam dua hingga tiga minggu. Besaran bantuan, sumber dana, dan kriteria penerima belum ditetapkan.
Pemerintah menyiapkan stimulus kendaraan listrik yang mencakup sekitar 500 ribu sepeda motor listrik. Paket tersebut dijadwalkan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam dua hingga tiga minggu setelah 4 Agustus 2026.
Rencana itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rangkaian Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa, 4 Agustus 2026.
“Saya kira dalam dua minggu atau tiga minggu dari sekarang, Presiden akan meluncurkan stimulus untuk EV lagi, termasuk untuk sekitar 500.000 sepeda motor listrik dan mobil listrik,” kata Purbaya.
Angka 500 ribu merujuk pada sepeda motor listrik, bukan gabungan seluruh kendaraan listrik. Namun, pemerintah belum menjelaskan apakah angka tersebut merupakan kuota penerima subsidi, target penjualan, atau kapasitas program dalam periode tertentu.
Rp2,5 Triliun Masih Simulasi
Purbaya sebelumnya menyebut kajian bantuan sekitar Rp5 juta untuk setiap pembelian sepeda motor listrik. Angka itu tidak ditegaskan kembali dalam pernyataannya di GIIAS dan belum ditetapkan sebagai nilai final.
Jika bantuan Rp5 juta diterapkan kepada seluruh target 500 ribu unit, kebutuhan dananya secara aritmetis mencapai Rp2,5 triliun. Perhitungan tersebut masih berupa simulasi, bukan pagu anggaran resmi.
Pemerintah juga belum mengumumkan sumber anggaran, masa berlaku program, kriteria pembeli, batas harga kendaraan, ataupun persyaratan tingkat komponen dalam negeri.
Daftar merek dan model yang berhak memperoleh insentif juga belum tersedia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan stimulus akan diprioritaskan bagi mobil merek nasional, tetapi definisi kategori tersebut belum dijelaskan.
Skema Pajak Belum Seragam
Rincian insentif pajak untuk kendaraan listrik tertentu juga belum dapat dikunci. Laporan mengenai pernyataan pemerintah memuat dua instrumen berbeda, yakni Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
