Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tahun ini makin banyak masyarakat miskin yang butuh dana cepat dan memilih berhubungan dengan pinjaman online alias pinjol—meski bunganya lebih tinggi dari bank. Walhasil, total penyaluran dana pinjol diprediksi bakal tembus Rp365,7 triliun pada 2025.
__________
“Kami prediksi, untuk pinjaman daring itu sekitar Rp365,7 triliun yang bisa disalurkan di tahun 2025. Ini meningkat Rp63 triliun, sekitar 20 persen dari tahun 2024. Dan ini yang kita harapkan bisa masuk ke sektor produktif meskipun ada banyak tantangan,” ungkap Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Sebagai informasi, pada tahun 2024, realisasinya pedanaan dari sektor ini ‘hanya’ Rp302,7 triliun.
Huda mencatat, penyaluran pinjaman dari fintech peer to peer (p2p) lending dari tahun ke tahun masih didominasi sektor konsumtif. Porsinya mencapai 70 persen di akhir 2024. Sedangkan sektor produktif porsinya 30 persen
Bila dilihat berdasarkan badan usaha, penyaluran pinjaman fintech p2p lending ke UMKM masih relatif rendah dibandingkan penyaluran ke non-UMKM—seperti perorangan untuk kebutuhan non-produktif. Padahal, lanjut Huda, fintech p2p lending berpeluang besar untuk mengisi “ceruk” kebutuhan pinjaman alternatif yang tidak bisa dijangkau perbankan dan program pemerintah.
Di sisi lain, UMKM sebagai pelaku usaha di akar rumput masih memiliki masalah akses permodalan. Permasalahan ini harus dituntaskan agar mereka mampu meningkatkan skala usaha dan pada akhirnya bisa berdaya bersaing.
“Fintech p2p lending itu punya saluran untuk bisa menurunkan (dana) ke pelaku usaha yang terkecil dengan segala kemudahannya, dengan syarat yang tidak begitu rumit, proses yang cepat, dan sebagainya. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi p2p lending, dan perbankan pun bisa menyalurkan (dananya) lewat p2p lending,” ujarnya.
Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Bertindak
Huda menilai, ekonomi akar rumput juga menjadi penopang andalan ketika ekonomi sedang melambat dan terjadi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini, sektor akar rumput menjadi “penyelamat” karena bisa dengan mudah diisi oleh masyarakat yang terkena PHK.
“Harus ada peran aktif dari lembaga pembiayaan untuk melihat peluang di situ. Saya rasa akar rumput ini bisa dibilang tough, resiliensinya tinggi. Kita tidak meromantisasi UMKM, tapi kita lihat dari sejarah bahwa akar rumput ini merupakan sektor yang resilien dan bisa menjadi savior untuk orang-orang yang terkena PHK akibat gejolak ekonomi,” sarannya.
Menurutnya, potensi pertumbuhan ekonomi akar rumput dapat didukung dengan regulasi yang mengedepankan ekosistem terkait. Selain pelaku usaha akar rumput, terdapat peran penting lembaga keuangan, akademisi, serta pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Kebijakan dalam tataran makro yang dibuat oleh pemerintah pusat harus menjadi guideline sekaligus arah pembangunan ekonomi akar rumput secara nasional.***
