JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) tak hanya disorot perihal penyelenggaran haji 2024 yang dinilai karut marut oleh DPR RI—sehingga Dewan pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidikinya. Ada hal lain yang juga disorot di Kementerian yang dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas tersebut: perihal pengadaan dan sewa mobil dinas. Dinilai hanya merupakan pemborosan anggaran saja.
Perihal pengadaan dan sewa mobil dinas Kemenag itu disampaikan oleh Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, ada dugaan pemborosan pada pos pengadaan dan sewa kendaraan dinas Sekjen Kemenag tahun anggaran 2023 dan 2024. Nilai pada tahun 2023, menurut Uchok, lumayan gede. Lebih dari Rp13 miliar.
“Pada 2023, Sekretariat Jenderal Kemenag melakukan pengadaan kendaraan dinas roda empat dan sewa kendaraan dinas yang kami nilai menghamburkan uang negara. Nah, uang negara kan dari keringat rakyat. Kami hitung totalnya Rp13.011.540.000 (Rp13 miliar),” kata Uchok, dalam keterangannya pada Rabu (17/7/2024), dikutip kembali Sabtu (20/7/2024).
Sedangkan pada 2024, lanjut Uchok, Sekjen Kementerian Agama membeli dan menyewa kendaraan dinas yang anggarannya tidak sebesar 2023. Besarnya Rp5.581.584.000 atau Rp5,6 miliar. Namun, menurut dia, dana itu itu tetap menguras anggaran negara.
Selain kendaraan Sekjen, Uchok juga mengaku menemukan ada pengadaan kendaraan untuk Wakil Menteri Agama atau Wamenag. Kata dia, anggaran sewa kendaraan dinas Wamenag Rp420 juta untuk 12 bulan. Sekitar Rp35 juta per bulan.
“Uang rakyat terkuras Rp35 juta sebulan hanya untuk sewa kendaraan pejabat Kemenag. Ini simbol kemewahan Wamenag. Tapi, kalau setingkat kepala biro, cukup dianggarkan sewa kendaraan dinas sebesar Rp13,25 juta sebulan,” kata dia.
“Atas temuan ini, CBA mendesak KPK segera menyelidiki pengadaan dan sewa kendaraan dinas di Kemenag. Khususnya anggaran untuk Sekjen Kemenag,” imbuhnya.
Hingga artikel ini diunggah, belum ada tanggapan dari Kemenag terkait tudingan CBA.*
