Dan target utamanya jelas: kamu, generasi yang menghabiskan rata-rata berjam-jam sehari di media sosial. Reuters Institute mencatat 44 persen anak muda usia 18–24 tahun di Indonesia menjadikan media sosial sebagai sumber berita utama—jauh di atas TV, koran, atau situs berita.
Pemerintah tahu itu. Dan mereka datang ke ruang yang paling sering kamu kunjungi.
Tapi Tunggu Dulu: Ini yang Perlu Kamu Tahu
Logika Qodari masuk akal di permukaan. “Justru kalau dijauhi malah susah ngomong kita,” ujarnya kepada wartawan.
Artinya: pemerintah ingin hadir di ruang publik digital. Fair enough.
Tapi, ada tiga hal yang perlu kamu pegang erat sebelum buru-buru menyimpulkan ini kabar baik.
Pertama, kepercayaan tidak otomatis ikut jangkauan.
Riset Universitas Indonesia bertajuk “Credibility at the Margins” tahun 2025 menemukan pola yang konsisten di kalangan anak muda: untuk konten hiburan, homeless media memang juara. Tapi untuk isu serius—politik, ekonomi, sosial—anak muda tetap menilai media arus utama lebih kredibel.
Kamu boleh ketawa lihat meme dari Dagelan. Tapi kalau soal kebijakan pajak atau kasus korupsi, kamu nggak akan langsung percaya begitu saja.
Kedua, krisis kepercayaan terhadap berita itu nyata dan dalam.
Kepercayaan publik Indonesia terhadap berita hanya 36 persen—peringkat 27 dari 48 negara yang disurvei Reuters Institute. Bahkan, 75 persen warga Indonesia mengaku sering menghindari berita arus utama—lebih tinggi dari rata-rata global.
Artinya: pemerintah masuk ke pasar yang sedang skeptis. Mesin distribusi besar belum tentu jadi mesin persuasi.
Ketiga, ada sisi lain dari koin yang sama.
Sementara Bakom merangkul akun-akun digital yang patuh, di tangan lain pemerintah punya senjata: SK Menkomdigi Nomor 127 Tahun 2026.
Aturan ini mewajibkan platform digital memblokir konten dalam 4 jam setelah perintah menteri turun. Definisinya longgar: “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”—frasa karet yang bisa dipakai untuk apa saja.
Bukti? Pada April 2026, konten investigasi Magdalene tentang penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus diblokir. AJI Indonesia menyebut SK ini sebagai “pembredelan gaya baru”.
Pola yang Harus Kamu Baca
Coba lihat polanya. Di satu tangan: New Media Forum buat menyebarkan. Di tangan lain: SK 127/2026 buat membungkam.
