Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Qodari mengungkapkan temuan enam juta hektare perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Indonesia. Luasan tersebut setara dengan dua belas kali luas Pulau Bali dan menjadi bagian dari upaya penataan ulang tata kelola sumber daya alam.
Pemerintah tengah menelusuri ketimpangan ekonomi nasional yang berujung pada temuan enam juta hektare perkebunan kelapa sawit ilegal. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan data tersebut saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (22/7/2026).
“Ternyata kebun sawit ilegal di Indonesia luasnya mencapai enam juta hektare. Besar sekali,” kata Qodari di hadapan jajaran pemerintah daerah dan kepala desa setempat.
Sebelumnya, data ini sudah diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Qodari mengilustrasikan bahwa luas lahan tanpa izin itu sebanding dengan dua belas kali luas Pulau Bali yang hanya sekitar setengah juta hektare, atau setara separuh luas daratan Pulau Jawa.
Koreksi Ketimpangan Ekonomi
Pemerintah mengambil tindakan tegas melalui penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Penataan ulang tata kelola perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal dilakukan untuk membenahi struktur ekonomi yang dinilai tidak sehat.
Selama ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh rata-rata sekitar lima persen per tahun. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum merata dan lebih banyak dinikmati segelintir kelompok elite.
Selain penegakan hukum, pemerintah memperkuat ekonomi akar rumput melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Lembaga ini diproyeksikan menjadi wadah penyerapan produk lokal, penyalur bantuan sosial, hingga penstabil harga kebutuhan pokok.
“Teorinya, kalau kue ekonominya membesar, kelas menengahnya juga membesar. Namun yang terjadi justru kelas menengah mengalami penurunan, dan kelompok masyarakat hampir miskin justru meningkat,” ujar Qodari.
Berbagai intervensi ini diharapkan mampu menekan ketimpangan secara terukur di tengah lonjakan kekayaan kelompok masyarakat teratas.***
