Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, menjelaskan bahwa Jabar termasuk provinsi dengan kerentanan bencana tertinggi. Kerusakan lingkungan disebut sebagai pemicu utama. “Bencana ekologis tersebut sangat mungkin terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua,” ujarnya, Selasa (2/12).
Walhi mencatat lemahnya pencegahan, pemulihan, dan perbaikan lingkungan. Pada 2023, terdapat 54 izin tambang habis masa berlakunya namun tetap beroperasi tanpa penertiban. Pada 2024, ditemukan 176 titik tambang ilegal, dengan sebaran tertinggi di Sumedang dan Tasikmalaya, masing-masing 48 titik.
Selama 2023–2025, Walhi juga mencatat penyusutan tutupan hutan mencapai 43 persen dari total kawasan hutan di Jabar. Sebagian kawasan lindung dan hutan produksi berubah fungsi menjadi tambang, wisata, properti, KHDPK, hingga proyek geotermal. Kawasan konservasi di bawah BBKSDA pun disebut menyusut akibat pembangunan Taman Wisata Alam dan proyek strategis nasional.
Alih fungsi lahan di kawasan imbuhan—area dengan daya serap air tinggi—juga meningkat tajam. Lahan persawahan berubah menjadi properti wisata, perumahan, hingga area industri. “Angkanya bisa mencapai 20 hektare per tahun seiring maraknya izin mendirikan bangunan,” kata Wahyudin.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Demul) mengakui kerusakan hutan di provinsinya sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan. “Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen dalam keadaan rusak,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa.***
