Khalid Basalamah menyalahkan Ibnu Mas’ud dan PT Muhibbah setelah Uhud Tour terseret kasus kuota haji. Ia mengaku menerima tawaran visa dan menyerahkan Rp8,4 miliar ke KPK.
KPK meragukan alasan sakit Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur yang sudah tiga kali mangkir, opsi jemput paksa disiapkan terkait korupsi kuota haji.
Kategori: Skandal Kuota Haji
Bos Uhud Tour Kembalikan Rp8,4 Miliar ke KPK
Khalid Basalamah serahkan Rp8,4 miliar ke KPK terkait korupsi kuota haji. Ia klaim tak tahu asal uang dan tegaskan diri sebagai korban, bukan pelaku.
Khalid Basalamah Mengaku Tidak Kenal Tersangka Korupsi Kuota Haji: “Kami Hanya Korban”
Khalid membantah terlibat korupsi kuota haji 2024. Ia mengaku Uhud Tour justru menjadi korban penipuan visa.
KPK Periksa Lagi Khalid Basalamah Ungkap Jual Beli Kuota Haji
KPK kembali memanggil bos Uhud Tour Khalid Basalamah untuk mendalami mekanisme jual beli kuota haji khusus 2023–2024 yang sudah menjerat empat tersangka.
MAKI Desak Dewas Periksa Ponsel Lima Pimpinan KPK
MAKI minta Dewas periksa chat di ponsel pimpinan KPK. Benarkah ada intervensi kuat di balik perubahan status tahanan Yaqut? Simak selengkapnya.
Boyamin Desak Gaji Pimpinan KPK Dipotong
MAKI mendesak Dewas KPK menjatuhkan sanksi potong gaji bagi pimpinan KPK usai polemik pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
KPK Telusuri Fee Kuota Haji hingga Yogyakarta
KPK kembali memeriksa mantan pejabat Kemenag untuk menelusuri penarikan fee kuota haji khusus 2024. Di saat yang sama, kubu Yaqut membantah ada aliran dana dan pengondisian pansus.
KPK Sita USD1 Juta dari ZA, yang Diduga Perantara Suap Yaqut untuk Pansus Haji
KPK menyita USD1 juta yang disebut disiapkan untuk pansus haji DPR. Uang itu belum sempat disalurkan dan masih berada pada perantara berinisial ZA.
KPK Sita USD1 Juta Kasus Kuota Haji, Pansus Mengaku Terkejut
KPK menyita uang USD 1 juta dari dugaan korupsi kuota haji mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang sedianya untuk mengkondisikan Pansus Haji DPR.
Korupsi Kuota Haji: KPK Pilih Periksa PIHK Dulu Ketimbang Nusron Wahid
KPK fokus mendalami distribusi kuota lewat biro penyelenggara haji (PIHK) dalam kasus korupsi kuota haji 2024, sehingga menunda pemanggilan Nusron Wahid.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.