Data penerima didasarkan pada DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), dengan target anak-anak dari desil 1 dan 2—yakni kelompok 20 persen masyarakat termiskin di Indonesia.
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
PPG Kemenag Luluskan 60 Ribu Lebih Guru, 99 Persen Berhasil, Tunjangan Cair 2026
Pengumuman ini semestinya dilakukan pada 9 Mei 2025. Namun, prosesnya molor lebih dari sebulan.
MUI Jatim Haramkan Sound Horeg, Dinilai Timbulkan Mudarat
Fatwa ini telah diterbitkan dalam dokumen Nomor 1/2025.
Tangis Guru Honorer R4 di DPR: 7 Tahun Mengabdi, Digaji Rp540 Ribu Per Bulan
Golongan R4 merupakan kelompok guru yang tak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selama dua tahun berturut-turut, sehingga tak bisa mengakses jalur pengangkatan.
Kemenbud Tetapkan Hari Kebudayaan Nasional 17 Oktober, Bertepatan dengan Ultah Prabowo
Fadli mengatakan bahwa tanggal 17 Oktober dipilih karena merujuk pada peristiwa penting dalam sejarah nasional: penetapan resmi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bagian dari lambang negara Garuda Pancasila.
Sekolah Rakyat Resmi Beroperasi, Siswa Dapat 8 Set Seragam dan Makan 3 Kali Sehari
Pembagian seragam belum bisa dilakukan serentak. Proses pengadaan masih berlangsung dan butuh waktu dua sampai tiga minggu lagi.
Gubernur Sulbar Terbitkan Aturan Setiap Siswa SMA/SMK Wajib Baca 20 Buku Sebagai Syarat Kelulusan
Dari total 20 buku yang wajib dibaca, dua di antaranya harus memuat kisah tokoh asal Sulbar yaitu Andi Depu dan Baharuddin Lopa, yang dinilai telah memberikan kontribusi penting dalam sejarah bangsa.
Pemkot Surabaya Beri Bonus Rp200 Ribu bagi Pelapor Pembuang Sampah Sembarangan
Bonus hanya diberikan jika pelaku pembuang sampah berhasil ditindak dan membayar denda minimal Rp300 ribu.
Ironi Indonesia: Jutaan Warga Menganggur, 30 Wamen Justru Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Rangkap jabatan baru layak dibenarkan bila disertai kinerja luar biasa dan kontribusi nyata terhadap efisiensi serta keberhasilan BUMN.
Pengangguran Bisa Gugat Negara, Simak Dasar Konstitusinya
Hak atas pekerjaan bukan janji politik yang boleh diabaikan, tapi kewajiban hukum negara.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.