Menteri Maruarar Sirait Maruarar mengapresiasi MUI yang telah mendukung target renovasi 3 juta rumah tidak layak huni dalam satu tahun.
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Pemerintah Usulkan Ibu Rumah Tangga Dapat Insentif
Pemerintah ingin mengubah paradigma bahwa pekerjaan rumah tangga hanya sekadar kewajiban, bukan kontribusi ekonomi.
Mahfud MD Peringatkan Rangkap Jabatan Wamen-Komut Bisa Buka Celah Korupsi
Mahfud menyebut, meski hanya disebut dalam bagian pertimbangan, bukan amar, seluruh isi putusan MK bersifat final dan mengikat.
BPS Klaim Kemiskinan Nasional Turun, tapi Warga Miskin di Kota Justru Bertambah
Penurunan angka kemiskinan versi BPS itu ditopang sepenuhnya oleh pedesaan. Jumlah penduduk miskin desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen. Sebaliknya, di perkotaan naik dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen.
Soal Data WNI ke AS: Mensesneg dan Menkomdigi Tegaskan Tak Ada Penyerahan, Hanya Jaminan Keamanan Digital
Pernyataan ini menanggapi kabar yang menyebut bahwa kerja sama dagang Indonesia-AS mencakup transfer data pribadi ke luar negeri, terutama ke perusahaan-perusahaan teknologi asal AS.
Pemprov Jatim Siapkan Aturan Tegas Terkait Sound Horeg
Langkah ini diambil menyusul terbitnya fatwa haram dari MUI Jawa Timur terhadap praktik sound horeg.
Prabowo Perintahkan IKN Rampung Tiga Tahun, Nasdem Desak Moratorium Jika Tak Ada Keppres
IKN dirancang untuk menampung fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun hingga kini, Keppres yang menjadi dasar legal pemindahan belum juga diterbitkan.
Daftar 15 Produk Obat Bahan Berbahaya yang Dimusnahkan BPOM
Temuan ini menunjukkan produsen ilegal sengaja mencampurkan BKO untuk memberikan efek instan yang menyesatkan. Mereka tidak peduli terhadap dampak jangka panjang bagi konsumen
TII Kritik Rangkap Jabatan 30 Wamen: Sarat Patronase dan Balas Budi Politik
Penunjukan rangkap jabatan ini dinilai tidak melalui proses seleksi yang semestinya, dan bahkan menabrak semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Rangkap Jabatan Wamen Jadi Komisaris: Celah Hukum atau Pembangkangan Konstitusi?
MK sudah menyamakan posisi menteri dan wakil menteri dalam hal larangan rangkap jabatan, berdasarkan Pasal 23 UU No. 39/2008.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.