Pemasangan CCTV di area parkir usaha menuai perdebatan. Wali Kota Surabaya menegaskan, ini bukan ancaman, melainkan bentuk keterbukaan.
__________
Pemerintah Kota Surabaya memasang kamera pengawas (CCTV) di area parkir sejumlah tempat usaha. Langkah ini dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan setoran pajak parkir sesuai aturan. Namun, kebijakan itu memantik pro dan kontra di kalangan pengusaha.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya buka suara. Ia menegaskan pemasangan CCTV tidak menyasar kasir atau ruang usaha, melainkan khusus di area parkir. Tujuannya, kata dia, bukan untuk menekan pelaku usaha, tetapi agar ada transparansi.
“Surabaya itu didasarkan dengan budaya arek, budaya keterbukaan. Tidak etis kalau pemerintah datang hanya untuk menunggu atau mencegat. Kalau ada usaha, kita hargai dengan kejujuran,” ujar Eri, Rabu, 20 Agustus 2025.
Eri menjelaskan, berdasarkan aturan baru, pajak parkir yang wajib disetor ke Pemkot adalah 10 persen dari tarif parkir, turun dari 20 persen sebelumnya. Jika tarif motor Rp2.000, hanya Rp200 yang masuk ke kas daerah. Dana itu digunakan untuk membiayai program publik, mulai kesehatan hingga pendidikan gratis.
Menurut Eri, pemasangan CCTV justru menguntungkan kedua pihak. Pemerintah mendapat data akurat jumlah kendaraan, sementara pengusaha tak perlu khawatir dituding menyelewengkan setoran. “Jumlahnya berapa, ayo sama-sama terbuka. Jangan sampai pemerintah datang seperti maling,” ucapnya.
Selain CCTV, Pemkot juga mendorong penggunaan aplikasi pembayaran. Sistem digital dinilai lebih modern dan mampu mengintegrasikan data pendapatan parkir dengan setoran pajak secara otomatis.
Kebijakan ini, kata Eri, memiliki landasan hukum yang kuat. Bapenda berwenang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2023, serta Perwali Nomor 33 Tahun 2024.
“Dengan cara ini, kesejahteraan dan keindahan kota bisa tercapai. Pemerintah dan masyarakat harus saling percaya,” tandasnya.***
