Celios menyoroti ketidaksejahteraan guru dan dosen, meski 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Data DPR menunjukkan realisasi belanja tak pernah tembus sebagaimana target konstitusi.
__________
Menurut Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, 20 persen dana pendidikan dari APBN belum berdampak nyata pada kesejahteraan guru dan dosen.
“Justru yang kita pertanyakan, ke mana 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan, tetapi guru dan dosen tidak sejahtera?” kata dia, Jumat, 8 Agustus 2025.
Menurutnya, banyak pelajar dan mahasiswa masih sulit mengakses pendidikan berkualitas. Padahal, masyarakat telah berkontribusi lewat pajak.
“Apakah masyarakat diminta iuran lagi untuk sekolah dasar-menengah? Untuk kuliah pun biaya pendidikan masih tinggi,” kritik Huda.
Pernyataan ini menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) ITB, Bandung, sehari sebelumnya.
Sri Mulyani mengungkap, negara masih menghadapi tantangan memberi gaji layak bagi guru dan dosen. Ia bahkan membuka kemungkinan masyarakat ikut menanggung gaji mereka.
Namun, data DPR menunjukkan, realisasi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20 persen.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyebut realisasi belanja pendidikan pada 2022 hanya 15 persen, lalu 16 persen pada 2023, dan 17 persen pada 2024. Tahun ini, proyeksinya juga tetap di 17 persen.
Menurut Dolfie, putusan Mahkamah Konstitusi 2007 jelas mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan. Angka itu harus masuk ke pos belanja, bukan disimpan sebagai cadangan.
“Tidak ada lagi cadangan yang sengaja tidak direalisasikan. Realisasi 20 persen anggaran pendidikan seharusnya benar-benar 20 persen,” tegasnya, pada 22 Juli 2025 lalu.***
