Komnas Haji dan Umrah mendesak pelindungan maksimal bagi jemaah umrah Indonesia menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini.
Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji dan Umrah) Mustolih Siradj menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama. Prioritas ini mencakup setiap keputusan mengenai keberangkatan, penundaan, perubahan rute, maupun pemulangan jemaah.
Ketegangan di wilayah tersebut meningkat setelah otoritas keamanan Arab Saudi berhasil mencegat pesawat nirawak yang meluncur ke arah Kota Suci Mekkah. Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu keamanan wilayah dan jalur penerbangan ibadah umrah.
“Jika kondisi keamanan dinilai berisiko, penundaan sementara merupakan langkah pelindungan, bukan bentuk penghalangan terhadap pelaksanaan ibadah,” kata Mustolih melalui keterangan tertulis pada Jumat, 18 September 2026.
Pusat Krisis dan Tanggung Jawab Travel
Ihwal situasi darurat tersebut, Mustolih mendorong pemerintah membentuk pusat koordinasi pelindungan jemaah lintas kementerian. Upaya ini harus melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, otoritas terkait di Arab Saudi, hingga maskapai penerbangan.
Selain itu, agen perjalanan umrah diwajibkan menyampaikan kondisi secara jujur dan berkala kepada calon jemaah. Keadaan konflik tidak boleh dijadikan alasan bagi pihak travel untuk menelantarkan jemaah atau membebankan biaya tambahan secara sepihak.
Mustolih mengingatkan bahwa jemaah berhak mendapat pelindungan dan kepastian layanan, termasuk pengembalian dana jika perjalanan dibatalkan. “Pemerintah, travel, asosiasi, dan jemaah memiliki peran masing-masing. Semua pihak harus mengutamakan keselamatan,” tuturnya.
Rekomendasi Skema Perlindungan
Sebelumnya, Komnas Haji dan Umrah telah menerbitkan lima rekomendasi menyikapi situasi terkini di Timur Tengah. Langkah tersebut mencakup pengaktifan pusat krisis, pendataan jemaah secara waktu nyata, hingga penerbitan informasi keamanan dari satu pintu resmi.
Pemerintah juga diminta segera menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, dan evakuasi darurat. Skema ini wajib menjamin penyediaan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, hingga proses pemulangan jemaah dengan aman.
“Semua pihak harus menahan diri, menghindari spekulasi, dan tidak mengambil keuntungan dari keadaan. Keselamatan, kepastian informasi, serta perlindungan hak jemaah harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan,” ucap Mustolih.***
