Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan ratusan sertifikat tanah di kawasan pagar makan lautan Tangerang dikeluarkan oleh dua Menteri ATR/BPN pada 2022 dan 2023. Ia memastikan ratusan sertifikat itu tidak dikeluarkan pada era Nusron Wahid.
Boyamin resmi melaporkan dugaan korupsi terkait penerbitan ratusan sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang ke KPK, Kamis siang, 23 Januari 2025.
“Bentuknya Surat Keputusan yang mendasari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) itu adalah level menteri,” ujar Boyamin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 23 Januari 2025.
Boyamin menyebut Surat Keputusan Menteri ATR/BPN yang menjadi dasar penerbitan sertifikat itu turut disertakan dalam laporan dugaan korupsi ke KPK. Kendati demikian, ia memastikan kedua menteri itu tidak termasuk sebagai pihak yang dilaporkan ke KPK.
Para pihak yang dilaporkan, kata dia, para petugas pencatatan dokumen tanah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Itu (Surat Keputusan Menteri) saya sebut juga dalam surat (laporan) saya. Ada dua menteri, yang jelas bukan Pak Nusron Wahid,” jelasnya.
“Jadi yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90 persen dari 263 (sertifikat), yang 10 persen itu menteri setelahnya,” imbuhnya.
Meski Surat Keputusan Menteri menjadi dasar penerbitan sertifikat pada 2022 dan 2023, Boyamin menegaskan, bukan tidak mungkin proses pengajuannya sudah berlangsung sejak lama.
“Bisa saja proses sebelumnya ada juga. Proses awal, misalnya pengajuan dulu di tahun 2021 misalnya, bisa saja,” tuturnya.
Boyamin mengatakan pengaduan itu dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri Nusron yang menyebut penerbitan ratusan SHM dan HGB di wilayah itu cacat formil dan materiil.
“Jadi ada dugaan pemalsuan pada buku, catatan atau data Girik, Leter C/D atau Warkah pada kantor Desa, Kecamatan atau BPN menyangkut dokumen dan data tanah itu,” ujar Boyamin.
Sebagai informasi, Menteri ATR/Kepala BPN ( 27 Juli 2016 – 15 Juni 2022) dijabat oleh Sofyan Djalil dan Wamen Surya Tjandra. Selanjutnya jabatan Menteri ATR/Kepala BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto (15 Juni 2022 – 21 Februari 2024) dan Wamen Raja Juli Antoni (saat ini menjadi Menteri Kehutanan).
Hadi Tjahjanto, sebelumnya telah menegaskan dirinya tidak tak tahu menahu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, Tangerang Banten, terbit pada tahun 2023. Hadi justru baru mengetahui SHM dan HGB di laut Tangerang terbit setelah isunya ramai di media.
“Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” ujar Hadi, Rabu, 22 Januari 2025. ***
