Di balik halal bihalal IKA PMII di Jakarta, aroma konsolidasi politik jelang Muktamar ke-35 NU tercium kuat—PKB disebut siapkan kader untuk geser kepemimpinan PBNU.
Penulis: Faried Wijdan
Populasi Manusia Lampaui Batas Bumi, Angka Optimal Cuma 2,5 Miliar
Peneliti Flinders University temukan populasi optimal Bumi hanya 2,5 miliar jiwa—jauh di bawah 8,3 miliar penduduk yang ada kini.
KPK: Dana Korupsi Kerap Mengalir ke Perempuan Simpanan
Wakil Ketua KPK ungkap 81 persen koruptor laki-laki, dan dana hasil korupsi kerap disamarkan lewat aliran ke perempuan di luar keluarga.
Gus Salam Tantang Kepemimpinan PBNU di Muktamar 2026
Pengasuh Pesantren Denanyar Jombang resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dengan visi rekonsiliasi total, di tengah upaya transformasi keras yang dijalankan kepengurusan saat ini.
Megawati Desak Reformasi PBB dan Hapus Hak Veto
Megawati Soekarnoputri menyerukan reformasi total Perserikatan Bangsa-Bangsa, penghapusan hak veto, dan mendorong KAA Jilid II dalam peringatan ke-71 KAA di Jakarta.
ICW Soroti Dampak MBG ke Guru, P2G Kritik PPPK SPPG
ICW menerima 197 laporan pendidik soal dampak MBG, sementara P2G mempersoalkan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK di tengah nasib guru yang belum pasti.
Meta dan YouTube Dihukum Bayar USD6 Juta
Juri di Los Angeles menyatakan Meta dan YouTube lalai dalam perkara kecanduan platform digital pada pengguna muda dan memerintahkan pembayaran ganti rugi USD 6 juta.
Gus Yahya Blak-blakan soal Konflik Internal PBNU hingga Kasus Adik
Ketua Umum PBNU menolak menyeret organisasi ke pusaran politik praktis dan kasus hukum keluarga demi menjaga murwah Nahdlatul Ulama sebagai penjaga etika bangsa.
KPK Telusuri Fee Kuota Haji hingga Yogyakarta
KPK kembali memeriksa mantan pejabat Kemenag untuk menelusuri penarikan fee kuota haji khusus 2024. Di saat yang sama, kubu Yaqut membantah ada aliran dana dan pengondisian pansus.
DPR Minta Negara Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026, Eks Menag Menolak
Biaya penerbangan haji 2026 melonjak menjadi Rp 8,46 triliun. Komisi VIII DPR mendesak negara menanggung selisihnya, sementara eks Menag menolak.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.