Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita uang hampir Rp1 triliun–terdiri dari 74.494.427 dollar Singapura, USD1.897.362 , 71.200 euro, 483.320 dollar Hong Kong, Rp5.725.075.000—serta 51 kg emas, dari mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar atau ZR. Aslinya uang sebanyak itu berasal dari mana saja? Disalurkan ke mana saja? Mungkinkah Zarof bakal ‘bernyanyi’?
__________
Kejagung menyebut duit seabrek yang disita dari Zarof itu bersumber dari pengurusan perkara. Ricar diduga menyiapkan uang suap Rp5 miliar untuk hakim agung yang menyidangkan kasasi Ronald Tannur.
Zarof sendiri diduga sudah 10 tahun menjadi makelar kasus alias ‘markus’. Produser film Sang Pengadil yang bekerja sama dengan Humas MA itu sudah ditahan. Dia dijerat Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 15, juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) 31/1999 yang telah diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Pasal 12B juncto Pasal 18 beleid yang sama.
Sejumlah pengamat pun meminta Kejaksaan Agung menelusur asal-muasal uang tunai Rp920 miliar serta emas 51 kilogram yang ditemukan di kediaman Zarof. Temuan itu bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan.
Pertanyaannya: mungkinkah pintu masuk itu terbuka?
Mantan Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, mengungkap bahwa mafia peradilan di Indonesia sangat solid. Maka dari itu, kata Yudi, mereka akan tutup mulut ketika terjadi pengungkapan kasus korupsi.
“Ketika dikatakan bahwa dia (Zarof Ricar) lupa dan sebagainya, tentu ini adalah merupakan salah satu caranya, ya, untuk membuat penegak hukum bingung,” ujar Yudi dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Selasa, 29 Oktober 2024.
Yudi menambahkan, kasus suap ini sangat dilematis. Dan dia percaya nantinya Zarof akan pasang badan dalam kasus ini.
“Ketika tersangka korupsi di dunia peradilan, apalagi makelarnya—karena memang dalam kasus korupsi peradilan itu pasti ada makelar—entah itu dia adalah orang di dalam peradilan sendiri atau orang luar, seperti misalnya penasihat hukum, tetapi di situlah pertemuan antara para makelar dengan penegak hukum, di mana dalam pertemuan tersebut bisa terjadi kesepakatan tentang berapa uang yang akan didapatkan,” jelasnya.
Menurut Yudi—yang berpengalaman menangani kasus korupsi—terbongkarnya kasus peradilan sampai tuntas bisa terjadi bila Zarof Ricar mau buka mulut. Berterus terang tentang siapa saja yang terlibat dalam praktik mafia peradilan. Sebab, kata Yudi, bukti paling konkret dalam mengungkap kasus mafia peradilan adalah kesaksian.
“Mafia peradilan bermain sunyi, senyap, dan tertutup untuk meminimalisasi jejak. Biasanya tersangka akan pasang badan dengan tutup mulut dan menolak tawaran menjadi justice collabolator,” katanya.
Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenurrohman, menilai jika penemuan uang hampir Rp 1 triliun di rumah Zarof Ricar itu menunjukkan bagaimana aparat memperjualbelikan hukum.
“Pengungkapan uang sekitar Rp1 triliun di ZR ini menunjukkan betapa bobroknya dunia peradilan. Ya, ini sudah sangat gila, saya lihat,” kata Zaenur, dikutip dari Kompas.com, Ahad (27/10/2024).
Menurut Zaenur, Ricar hanyalah makelar yang tidak bisa melakukan dugaan pengurusan perkara di lingkungan lembaga peradilan sendirian—karena dia bukan hakim. Karena itu, kata dia, patut diduga kuat ada pelaku lain dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara yang disinyalir melibatkan dia, salah satunya kasasi terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
“ZR ini bukan hakim. Yang punya kewenangan memutuskan siapa? Tentu adalah hakim,” ujar Zaenur.
Pada saat yang bersamaan, Zaenur menambahkan, hakim juga tidak bisa menjalankan operasi pengurusan perkara sendiri. “Karena itu, diduga terdapat peran panitera, panitera pengganti, maupun pegawai-pegawai MA.”
Di luar MA, badan peradilan di bawahnya dan advokat juga mungkin terlibat. Zaenur pun mendorong agar jaringan mafia hukum ZR dibongkar secara menyeluruh. Dan ini membutuhkan kerja keras dari Kejaksaan Agung.
“Harus dibongkar semua yang terkait dengan ZR ini. Ini berjejaring, tidak beroperasi sendiri,” kata Zaenur.
Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menilai jika terbongkarnya kasus Zarof Ricar sangat strategis untuk mengusut kasus dugaan korupsi lain di MA.
“Sangat strategis, sangat strategis (kasus Zarof jadi pintu masuk bongkar makelar kasus) untuk bidang peradilan,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang bertajuk Bongkar Makelar 1 Triliun, Stop Mafia Hukum di YouTube pribadinya, dikutip Rabu (30/10/2024).
Mahfud menambahkan, karena peradilan itu di luar dari eksekutif pemerintahan, maka pemerintah, melalui lembaga penegak hukum, sulit untuk mengusut kasus korupsi sebelum terbongkar lebih dulu.
“Ketika dulu banyak korupsi di peradilan, lalu menyalahkan presiden, salahkan Menkumham, salahkan Jaksa Agung. Enggak bisa, itu pengadilan sendiri, kok,” katanya.
Dengan adanya kasus Zarof, Mahfud menilai pemerintah bisa membongkar praktik markus di lembaga peradilan. Ia juga menilai Presiden Prabowo bakal mewujudkan tekadnya untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Nah, kalau sudah jadi kasus seperti ini, pemerintah bisa masuk melalui Kejagung. Inilah, menurut saya, pintu masuk (untuk membongkar praktik mafia peradilan) kalau memang mau betul memberantas korupsi,” kata Mahfud.
Tiga Potensi Kejahatan yang Melibatkan Zarof Ricar
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pun berharap agar penangkapan Zarof harus dimanfaatkan untuk membongkar praktik mafia peradilan.
“Terlebih, petunjuk guna menindaklanjutinya sudah terang benderang, yakni penemuan barang bukti berupa uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas di kediaman Zarof,” kata Kurnia dalam keterangannya, Senin, 28 Oktober 2024.
Menurut pengamatan ICW, kata Kurnia, ada tiga potensi kejahatan Zarof lainnya yang harus didalami tim penyidik Kejaksaan Agung.
Pertama adalah terkait suap-menyuap. “Suap di sini terjadi bilamana uang atau emas yang ditemukan di kediaman Zarof adalah hasil dari pengurusan suatu perkara di MA atau pengadilan lainnya. Kami pun ingin ingatkan, sekalipun Zarof bukan hakim, namun tetap ada kemungkinan bahwa dirinya adalah broker atau perantara suap kepada oknum internal MA,” ujar dia.
Kedua, terkait dugaan gratifikasi. Delik ini dapat digunakan untuk penyidik menelusuri asal uang dan emas Zarof. Ketiga, soal dugaan pencucian uang.
Menurut Kurnia, penangkapan Zarof menambah panjang daftar hakim yang terjerat korupsi. Berdasarkan catatan ICW, sejak 2011-2023 terdapat 26 hakim yang terbukti melakukan korupsi.
“Melihat kondisi lembaga peradilan yang semakin mengkhawatirkan, maka diperlukan langkah luar biasa untuk bersih-bersih mafia peradilan, sekaligus untuk mengembalikan citra lembaga peradilan di mata publik,” tutur dia.
Pegiat antikorupsi, Busryo Muqoddas, menilai berulangnya skandal rasuah di tubuh MA tak lepas dari masih lemahnya sistem pengawasan. Karena itu diperlukan penataan ulang atau apa yang disebut Busyro sebagai “dekonstruksi struktural” di MA, meliputi transparansi sistem peradilan dan penguatan sistem pengawasan MA.
“Peraturan hukum acara Mahkamah Agung itu kan berbeda 100% dengan Mahkamah Konstitusi yang terbuka, bisa dimonitoring lewat televisi, HP dan sebagainya,” ungkap Busyro.
“Di Mahkamah Agung itu tertutup, acara kasasi, PK (Peninjauan Kembali), maupun JR (judicial review). Itu kelemahan, nah itu harus diubah,” tukasnya kemudian.
Menyimak pola mafia peradilan di MA yang terjadi selama ini, kata Busyro, suap kerap melibatkan orang-orang di sekitar hakim, maka pengawasan pun harus melibatkan banyak pihak.
Maka dari itu, ini menjadi “momen emas” bagi Ketua MA Sunarto untuk merombak sistem peradilan MA agar lebih transparan dan melibatkan masyarakat sipil—termasuk unsur akademisi di perguruan tinggi—dalam pengawasan MA.
“Ini momentum emas dan terakhir bagi Ketua MA [Sunarto] untuk bersama kelompok sipil melakukan agenda dekonstruksi struktural di MA sampai dengan KPN-KPN [Ketua Pengadilan Negeri].”
Busyro menambahkan bahwa perubahan struktural ini tak bisa dilakukan Ketua MA Sunarto seorang diri.
“Dia [Sunarto] harus diperkuat dengan satu tim sehingga melakukan perombakan berdasarkan evaluasi, tidak sembarang perombakan. Dan harus melibatkan masyarakat sipil.”***
