Sehari setelah May Day, Prabowo menggelar rapat di rumahnya bersama petinggi militer, intelijen, dan polisi. Agendanya disebut soal buruh dan pendidikan. Tapi, siapa saja yang hadir bicara lebih keras dari agendanya.
Sehari setelah ratusan ribu buruh memadati Monas, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan orang-orangnya di Hambalang.
Bukan di Istana. Bukan di Kantor Presiden. Melainkan di rumah pribadinya, di kaki bukit Bogor, pada Sabtu malam, 2 Mei 2026.
Rapat terbatas itu berlangsung sore hingga malam. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutnya berlangsung “mendalam dan komprehensif”. Agendanya? Katanya menindaklanjuti aspirasi buruh, membahas peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah, hilirisasi, serta pertahanan dan keamanan.
Narasi resminya sederhana. Tapi ada yang tidak biasa dari daftar tamu malam itu.
Daftar Tamu yang Bicara Lebih Keras dari Agendanya
Di meja bundar Hambalang itu duduk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.
Hadir pula Kepala BIN M. Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa.
Untuk sebuah rapat yang agendanya disebut membahas aspirasi buruh dan peran kampus, komposisi ini terasa sangat berat di sisi keamanan dan pertahanan.
Analis politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, membaca pertemuan itu secara lebih tajam. “Komposisi ini menunjukkan forum tersebut lebih menyerupai ruang komando ketimbang rapat koordinasi kabinet biasa,” ujarnya kepada wartawan, Ahad (3/5/2026).
Ginting juga menyoroti agenda hilirisasi yang hadir dalam forum ini bukan sebagai isu ekonomi semata. “Hilirisasi bukan sekadar soal sumber daya alam, tetapi menyangkut kemandirian strategis, termasuk produksi alutsista,” katanya.
Kehadiran Dirut Pindad ia baca sebagai sinyal integrasi antara industrialisasi dan penguatan sektor pertahanan.
Yang tak kalah signifikan: Ginting mengingatkan bahwa konsolidasi kekuatan yang kuat tetap harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. “Tanpa itu, sentralisasi berisiko menjadi kontraproduktif,” tegasnya.
Pertanyaannya bukan soal apakah pertemuan itu sah. Pertanyaannya: mengapa petinggi militer dan intelijen duduk semeja saat agenda resminya adalah tindak lanjut tuntutan buruh?
