Dari Monas ke Hambalang: Ada Apa di Antara Keduanya?
Yang menarik bukan isi rapat Hambalang secara terpisah, maupun peringatan May Day secara terpisah.
Yang menarik adalah jarak 24 jam antara keduanya — dan pergeseran komposisi orang-orang di sekitar Prabowo.
Di Monas: pemimpin serikat buruh, massa ratusan ribu, tuntutan terbuka. Di Hambalang: Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menhan, pimpinan Pindad — dan baru kemudian Menteri Pendidikan Tinggi.
Ginting mencatat bahwa masuknya isu pendidikan dalam forum yang didominasi aktor keamanan justru menjadi penanda tersendiri. Pendidikan tinggi, ia nilai, sedang ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem strategis negara — bukan lagi sekadar layanan publik, melainkan fondasi untuk membangun kekuatan teknologi, riset, dan sumber daya manusia dalam mendukung industri dan pertahanan.
Dengan kata lain, Hambalang bukan pelanjut May Day. Hambalang adalah sesuatu yang lain.
Satu Narasi, Dua Register
Pemerintahan Prabowo tampak piawai memainkan dua register sekaligus.
Register pertama adalah register populis: hadir di tengah buruh, mencatat tuntutan, berjanji lantang di atas panggung.
Register kedua adalah register keamanan: mengumpulkan komandan militer, intelijen, dan pimpinan industri pertahanan di rumah pribadi, membahas stabilitas dan geopolitik, jauh dari sorotan kamera pers.
Keduanya sah. Tapi keduanya harus dibaca bersamaan.
Dalam konteks yang lebih luas, Ginting sebelumnya juga telah mengingatkan — dalam analisisnya soal konsolidasi kekuasaan Prabowo — bahwa “kekuasaan tidak pernah benar-benar pindah secara drastis, melainkan bertransformasi melalui kompromi politik dan konsolidasi politik.”
Hambalang Sabtu malam itu bisa dibaca sebagai satu episode dalam konsolidasi tersebut.
Geopolitik Masuk ke Meja Buruh
Ada satu kalimat dalam rilis resmi rapat Hambalang yang patut dicermati lebih dari sekadar pelengkap agenda.
Ratas itu juga membahas “aspek pertahanan dan keamanan dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika geopolitik global.”
Frasa “dinamika geopolitik global” bukan basa-basi. Perang dagang yang masih berlanjut, eskalasi konflik di berbagai kawasan, guncangan rantai pasok global — semuanya bukan isu abstrak bagi buruh Indonesia.
Said Iqbal sendiri secara eksplisit menyebut di Monas bahwa “perang telah mengancam PHK” dan meminta pemerintah segera mendeklarasikan pembentukan Satgas PHK.
Tapi di Hambalang, isu geopolitik itu tampak dikelola dari perspektif pertahanan dan stabilitas — bukan dari perspektif perlindungan tenaga kerja. Itulah tegangan yang belum terselesaikan.
