Yang Masih Menggantung
Setahun sebelumnya, di May Day 2025, Prabowo juga berjanji soal penghapusan outsourcing dari panggung Monas yang sama, meski dengan catatan: “Kita juga harus realistis.”
Setahun berlalu. Tuntutan yang sama kembali bergema.
Buruh menilai aturan terbaru mengenai outsourcing masih jauh dari harapan. Said Iqbal mengakui bahwa pembahasan undang-undang ketenagakerjaan “kerap mengalami hambatan panjang, bahkan sampai beberapa kali tidak berhasil disahkan” karena “tarik-menarik ideologis yang kuat.”
RUU Ketenagakerjaan? Masih dalam proses. Satgas PHK? Baru diumumkan pada 1 Mei 2026 — sehari sebelum Hambalang.
Rapat di Hambalang mungkin memang membahas aspirasi buruh. Tapi, bila yang duduk di meja adalah para komandan militer dan kepala intelijen, publik berhak bertanya: aspirasi siapa yang sesungguhnya paling berat bobot politiknya malam itu?
Antara Panggung dan Meja Bundar
Prabowo mahir membangun gestur. Hadir di Monas, mencatat tuntutan di buku kecil, memeluk pemimpin serikat pekerja — semua itu dibaca sebagai keberpihakan.
Tapi keberpihakan bukan soal gestur. Keberpihakan adalah soal komposisi orang di meja ketika keputusan dirumuskan — dan soal siapa yang benar-benar memiliki akses ke telinga presiden ketika lampu kamera sudah padam.
Di Monas, buruh mendapat panggung. Di Hambalang, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN mendapat kursi.
Itulah pertanyaan yang paling penting dari dua hari berturut-turut di awal Mei 2026: bukan apa yang dikatakan di atas panggung, tapi apa yang diputuskan di meja bundar sesudahnya — dan siapa yang diundang untuk duduk di sana.***
