Kontroversi Selama Menjabat
Di sisi lain, sejak dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Oktober 2024, Raffi Ahmad telah menghadapi sejumlah kontroversi yang memicu kritik dari berbagai kalangan.
Yang terbaru adalah isu keterlibatannya dalam pembangunan 300 dapur mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kabar itu buru-buru diklarifikasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kata Dadan, kabar itu hoaks.
Dan berikut ini rangkuman beberapa isu kontroversial yang melibatkan Raffi Ahmad, sebelum isu dapur mitra MBG:
1. Insiden Patwal Mobil Dinas RI 36
Pada Januari 2025, sebuah video yang viral menunjukkan pengawalan mobil dinas berpelat RI 36 yang digunakan Raffi Ahmad, di mana petugas patroli lalu lintas terlihat bersikap arogan terhadap pengendara lain.
Raffi mengonfirmasi bahwa mobil tersebut miliknya. Namun, kata dia, saat kejadian ia tidak berada di dalam kendaraan tersebut.
Menurut Raffi, mobil tersebut sedang menjemputnya untuk agenda rapat selanjutnya. Meski demikian, insiden ini memicu kritik terhadap penggunaan fasilitas negara dan sikap pengawalan yang dianggap tidak pantas.
2. Gunakan Patwal untuk Pamer Mobil Pribadi
Pada Januari 2025, Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah menggunakan pengawalan patroli dan pengawalan (patwal) saat mengendarai mobil pribadi jenis Suzuki Jimny untuk bertemu dengan rekannya, Andre Taulany.
Peristiwa ini terekam dalam video yang diunggah di kanal YouTube RANS Entertainment, di mana terlihat jelas motor patwal mengawal mobil Raffi Ahmad hingga ke lokasi tujuan.
3. Polemik Gelar Doktor Honoris Causa
Raffi Ahmad menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), sebuah institusi yang tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Gelar ini diumumkan saat pelantikannya sebagai utusan khusus presiden. Pengumuman itu pun memicu perdebatan mengenai legitimasi dan relevansi gelar tersebut.
Sejarawan J.J. Rizal mengkritik pemberian gelar ini dengan menyebutnya sebagai “badut naik kelas”. Dia juga mempertanyakan kontribusi Raffi dalam bidang akademik atau seni.
4. Keterlambatan Pelaporan LHKPN
Hingga hampir tiga bulan setelah menjabat, Raffi Ahmad belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia punya alasan bahwa proses pelaporan memerlukan waktu karena menunggu nomor registrasi dari KPK. Namun, keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitasnya sebagai pejabat publik.
5. Kontroversi Tagar #KaburAjaDulu
Ketika tagar #KaburAjaDulu viral—sebagai bentuk kekecewaan generasi muda terhadap kondisi di Indonesia—Raffi Ahmad merespons dengan membuat tagar tandingan #PergiMigranPulangJuragan.
Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mengkritik respons ini, menyebutnya tidak memahami kegelisahan rakyat dan tidak memberikan solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi generasi muda.
Rekam Jejak Kontroversial Sebelum Menjabat
Sebelum menjabat sebagai utusan khusus presiden, Raffi Ahmad telah terlibat dalam beberapa kontroversi, termasuk:
- Kasus Narkoba 2013: Raffi ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atas dugaan kepemilikan narkotika dan menjalani rehabilitasi.
- Pelanggaran Protokol Kesehatan 2021: Setelah menerima vaksin COVID-19, Raffi menghadiri pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan, yang kemudian memicu gugatan hukum dari masyarakat.
- Proyek Beach Club di Gunungkidul: Raffi terlibat dalam proyek pembangunan resort di kawasan lindung geologi, yang mendapat protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Ia kemudian mengundurkan diri dari proyek tersebut.
Sederet kontroversi itu pun menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan dan kontribusi Raffi Ahmad dalam perannya sebagai utusan khusus presiden. Beberapa pihak, termasuk analis politik dan organisasi masyarakat sipil, menyarankan evaluasi atau bahkan pencopotan dirinya dari jabatan tersebut untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.***
