JAKARTA—Tim Hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir, meminta agar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ari meminta majelis hakim MK memanggil kedua menteri tersebut.
“Iya, benar Mensos dan Menkeu. Kami meminta Mahkamah Konstitusi yang memanggil mereka di persidangan,” kata Ari saat dihubungi wartawan, Rabu (27/3/2024).
Menurut Ari, kedua menteri tersebut perlu dihadirkan sebagai saksi terkait dengan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pemerintah menjelang Pemilu tahun ini. Pembagian bansos itu, kata Ari, tidak tepat sasaran dan dilakukan untuk menaikkan suara salah satu paslon.
“Mensos kaitan dengan pembagian bansos yang tidak tepat sasaran, dan tidak ada perencanaanya, hanya semata-mata kepentingan kenaikan suara,” ujarnya.
Sementara, lanjut Ari, Sri Mulyani perlu dihadirkan untuk untuk mengetahui anggaran yang digunakan untuk bansos yang menurut pihaknya kurang tepat tersebut. Tim AMIN bakal mempertanyakan soal lonjakan anggaran bansos pada tahun 2024.
“Menkeu menjelaskan anggaran apa yang digunakan. Apakah sudah penganggaran? Kenapa mendadak melonjak tinggi bansosnya di 2024?” imbuhnya.
Soal kesediaan Presiden Jokowi menghadirkan menteri-menterinya, pihak Istana menyatakan menunggu hakim konstitusi.
“Kita tunggu saja bagaimana keputusan majelis hakim atas permintaan tersebut,” kata Staf Khusus Presiden, Dini Purwono, dikutip dari detik.com, Kamis (28/3/2024).
8 Menteri dan 1 Wamen Disebut Terlibat Kampanya Prabowo-Gibran
Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Tim AMIN, Bambang Widjojanto mengungkit lonjakan elektabilitas Prabowo usai mengumumkan Gibran Rakabuming Raka—yang merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi)—sebagai calon Wakil Presiden pada Oktober 2023. Pengacara yang akrab disapa BW itu menyorot sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Prabowo melejit menjadi 39,3 persen di Desember 2023, dan makin naik menjadi 58,84 persen di Februari 2024.
“Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat,” kata BW dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
BW menuding lonjakan tersebut terkait kampanye terselubung yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam berbagai kunjungannya ke daerah. Dia juga menyebut ada pembagian bansos di daerah yang merupakan wilayah di mana Prabowo meraih suara rendah pada Pemilu 2014 dan 2019.
BW juga menduga Presiden Jokowi menggerakkan atau membiarkan menteri di kabinetnya memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Mantan Komisioner KPK itu menilai bahwa Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara ketika Presiden menyatakan telah mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik pada 16 september 2023 lalu.
