Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan masyarakat sipil resmi menggugat UU APBN 2026 ke MK. Tata kelola anggaran MBG dinilai merusak ruang fiskal.
MK putuskan pisahkan dana makan bergizi dari anggaran pendidikan paling lambat 2028. Gugatan yang dikabulkan diajukan tiga mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Jakarta.
Headline
Tag: Mahkamah Konstitusi
Lulusan Cum Laude Gugat Syarat Akreditasi CPNS ke MK
Dua lulusan magister cum laude menggugat syarat akreditasi kampus dalam seleksi CPNS dan studi lanjut ke MK karena dinilai membatasi hak individu.
Intip Rincian Harta Adies Kadir, Hakim MK Baru Tanpa Utang
Adies Kadir resmi menjadi Hakim MK dengan total kekayaan Rp14,3 miliar berdasarkan LHKPN. Simak rincian aset tanah, kendaraan, dan status utangnya di sini.
Pimpinan Komisi II DPR RI: Rakyat Bisa Pecat Anggota Dewan, tapi Harus Sesuai Dapil
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai rakyat dapat memecat anggota DPR asalkan sesuai dapil, merespons gugatan uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.
Berani Lawan Parpol, Mahasiswa Gugat Dominasi PAW di DPR ke MK
Mahasiswa mengajukan uji materi UU MD3 ke MK untuk menantang kewenangan eksklusif partai politik dalam pemberhentian anggota DPR dan mendorong mekanisme yang memberi peran kepada konstituen.
Polisi Aktif Tak Boleh Isi Jabatan Sipil: Babak Baru Reformasi Keamanan Indonesia
Putusan MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Bisa memicu penarikan ribuan personel Polri dari kementerian dan lembaga, serta membuka babak baru reformasi kepolisian dan birokrasi Indonesia.
MK Tolak Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Minimal S1, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
Pasal a quo sebenarnya mengatur syarat minimal calon anggota Polri adalah lulusan SMA atau sederajat. Namun, para pemohon menilai standar ini terlalu rendah bagi profesi penegak hukum.
MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Formil UU TNI
Dalam perkara Nomor 81, terdapat dissenting opinion dari empat hakim konstitusi, yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.
UU yang Larang Wamen Rangkap Jabatan Sudah Sangat Jelas, Tapi Tetap Diterabas
Putusan MK menekankan, jabatan wakil menteri dibentuk agar fokus membantu kerja teknis kementerian, bukan untuk menambah jabatan di luar tugas pokok.
MK Tegaskan Kembali Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan di BUMN, Tapi Pelanggaran Masih Terjadi
Penegasan ini tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan pada Kamis, 17 Juli 2025.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.