Langkah ini diambil setelah pemerintah menemukan masih banyak lulusan SMP, MTs, dan Paket B yang belum berhasil menyelesaikan pengisian data hingga Selasa malam akibat sistem yang bermasalah.
Dedi Mulyadi kembali mengingatkan publik bahwa tahapan PCMB ini murni sebagai instrumen pemetaan awal untuk melihat sebaran calon peserta didik. “Pemetaan calon murid baru (PCMB) itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri,” jelas Dedi.
Pendaftaran SPMB yang sesungguhnya baru akan dibuka secara resmi pada Senin, 15 Juni 2026.
Pengamat: Masalah Merembet ke Transparansi
Tindakan tegas Gubernur mendapat sorotan dari pengamat pendidikan, Dan Satriana. Ia memandang pencopotan pejabat memang diperlukan untuk akuntabilitas, namun akar masalah SPMB 2026 jauh lebih luas dari sekadar persoalan aplikasi yang eror.
Menurut Dan, kelemahan utama terletak pada komunikasi dan transparansi sejak awal proses sosialisasi. “Keluhan masyarakat juga menyangkut informasi yang tidak lengkap sejak sosialisasi awal, pengumuman skor yang mendahului verifikasi, serta pernyataan sekolah dan Disdik yang membingungkan calon murid,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dan mengkritik lambannya sistem pengaduan internal Disdik Jabar yang membuat salah satu orang tua murid, warga Cilodong, Depok, seperti Alif (48), harus membuang waktu mencari kepastian. Ia memperingatkan agar Disdik segera menyelesaikan aduan warga sebelum masa sanggah habis.
“Saya khawatir ketidakpuasan ini meluas dan memberikan tekanan kepada pimpinan daerah untuk mengeluarkan aturan yang tidak sesuai regulasi,” tegasnya, kepada Samudrafakta, Kamis (11/6).
Evaluasi Total Mutlak Diperlukan
Ketegasan Pemprov Jabar dengan merombak tim teknis dan memperpanjang masa PCMB memberi secercah harapan bagi orang tua siswa. Kini, Diskominfo Jabar memikul beban berat untuk memastikan server pendaftaran pada 15 Juni mendatang berjalan mulus tanpa celah. Hak pendidikan anak-anak Jawa Barat terlalu berharga untuk dikorbankan demi uji coba aplikasi yang belum matang. Sistem yang reliabel dan transparan adalah kunci agar polemik SPMB ini tidak lagi berulang.***
