”Tekanan cukup besar untuk menyesuaikan arah kebijakan lembaga independen dengan agenda politik pemerintah,” ujar Bhima. Ia menjelaskan pembiayaan program prioritas tersebut membutuhkan berbagai kelonggaran pengawasan di sektor keuangan. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan risiko reputasi para pejabat bila mereka sekadar menjadi pak turut.
Alasan kedua adalah perbedaan kultur kerja yang mencolok antara lembaga independen dan model kepemimpinan Presiden Prabowo. Adapun alasan ketiga berkaitan dengan upaya penyelamatan karier dan nama baik para teknokrat di masa depan. Bhima menilai para pejabat enggan mengorbankan profesionalitas demi program yang berpotensi memunculkan persoalan.
Para pejabat teknokrat tersebut khawatir potensi masalah pada kebijakan pemerintah di kemudian hari dapat memicu kriminalisasi. Karena itu, mereka memilih langkah aman demi melindungi rekam jejak yang sudah terbangun. “Sementara rekam jejak pejabat yang mundur kan sebagian besar diakui internasional. Daripada ke depan jadi masalah, lebih baik berkarier di tempat lain,” tutur Bhima.***
