Kendati banyak dukungan, pidato Sitti Moendjijah yang mendapatkan sangkalan. Siti Soendari maju mendebat pidato Moendjijah. Soendari menyebut Moendjijah sebagai pembela standar ganda.
Siti Moedjijah langsung menanggapinya, dengan mengatakan bahwa dirinya hanya menyampaikan apa yang diperbolehkan oleh agamanya. Moendjijah juga mengatakan bahwa Soendari terlalu banyak memandang dunia dengan kacamata merah muda.
Panasnya suasana kongres membuat Nyonya Siti Zahra Goenawan, perwakilan Roekoen Wanodijo, berinisiatif melerai. Upaya perempuan dari Weltevreden—kini Jakarta—itu berhasil. Perdebatan tentang poligami dan hak-hak perkawinan pun tak dilanjutkan.
Menurut catatan reportase Toemenggoeng, setelah perdebatan tersebut, para peserta kongres berusaha keras menunjukkan iktikad baiknya untuk menciptakan persatuan perempuan. Ketegangan yang muncul karena bahasan tentang perkawinan tak menghalangi tekad mereka untuk membentuk federasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).
Sementara itu, menurut Cora Vreede-de Stuers, dalam Sejarah Perempuan Indonesia, kongres tersebut tak menitikberatkan perjuangan perempuan dalam urusan politik, tetapi memajukan posisi sosial perempuan dan kehidupan keluarga.
Hasil kongres menuntut agar pemerintah kolonial Belanda meningkatkan jumlah sekolah untuk anak perempuan, penjelasan taklik pada mempelai perempuan saat pernikahan, juga pembuatan aturan tentang pertolongan janda dan anak yatim piatu pegawai sipil.
Pada Kongres Perempuan Indonesia III, yang diselenggarakan pada tahun 1938, diputuskanlah untuk menetapkan tanggal 22 Desember—yang merupakan tanggal hari pertama Kongres Perempuan I—sebagai Hari Ibu. Keputusan ini untuk mengenang jasa para perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak perempuan.
