Pernyataan senada juga datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Arifatul Choiri Fauzi dari MenPPPA menekankan pentingnya pengawasan dari orang tua.
“Ini kan harus ada pengawasan dari orang tua juga ya, jadi pola asuh dalam keluarga harus diperhatikan,” katanya, dikutip dari Tirto.id.
Dianggap Tidak Aman bagi Anak
Masalah utama dari Roblox, menurut para pengamat dan orang tua, adalah minimnya penyaringan konten. Siapa pun bisa membuat gim, termasuk yang mengandung kekerasan, konten seksual terselubung, atau unsur kriminalitas seperti pesta, narkoba, dan perjudian.
Maka itu, tak jarang ditemukan gim dalam Roblox yang menampilkan simulasi pacaran atau pesta di klub malam. Beberapa di antaranya bahkan bisa dimainkan tanpa perlu login akun usia dewasa.
Hal ini diperparah oleh sistem chat antar-pemain yang terbuka. Anak-anak bisa terlibat percakapan dengan pengguna dewasa tanpa penyaringan, membuka potensi perundungan siber hingga eksploitasi.
Robux dan Masalah Finansial
Roblox juga memiliki sistem ekonomi tersendiri lewat mata uang virtual Robux, yang bisa dibeli dengan uang sungguhan.
Dalam banyak kasus, anak-anak mengakses kartu orang tua untuk membeli Robux tanpa izin. Beberapa orang tua melaporkan tagihan tak wajar yang muncul akibat pembelian item di dalam game.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru: Roblox bukan hanya soal konten, tetapi juga bisa menjerumuskan anak pada kecanduan game dan pemborosan finansial.
Negara Lain Sudah Bertindak
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menyoroti Roblox. Pada Agustus 2024, Turki resmi memblokir Roblox setelah muncul laporan bahwa platform tersebut memuat konten yang dapat mengarah pada eksploitasi anak.
Roblox juga dilaporkan telah diblokir atau dibatasi di sejumlah negara seperti China, Oman, dan Yordania karena berbagai alasan, termasuk keamanan siber dan konten tidak layak.
Pemerintah Belum Resmi Memblokir
Hingga saat ini, Roblox masih bisa diakses di Indonesia. Namun, pernyataan dari pejabat tinggi negara membuka peluang bahwa langkah pemblokiran bisa terjadi kapan saja, terutama jika tekanan dari masyarakat dan lembaga perlindungan anak terus menguat.
