Menkomdigi Meutya Hafid tekankan pentingnya integritas, keamanan, dan pembaruan rutin data.
__________
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membentuk tim internal khusus untuk memperkuat pelaksanaan Program Satu Data Indonesia (SDI). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan keberhasilan program ini hanya bisa dicapai dengan data yang akurat, mutakhir, dan terjaga integritasnya.
“Tim dari Komdigi sudah kami siapkan untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia,” ujar Meutya dalam Rapat Dewan Pengarah SDI 2025 di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.
Tim itu beranggotakan pejabat strategis Komdigi. Mulai dari Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, hingga Direktur Pengendalian Ruang Digital. Fokus utamanya, menjaga kualitas dan keamanan data.
Menurut Meutya, data SDI harus menjamin kemudahan berbagi pakai, sekaligus patuh pada norma perlindungan data pribadi. “Ketersediaan, kualitas, dan keamanan data adalah hal utama,” tegasnya.
Program Satu Data merupakan portal resmi Komdigi yang menghimpun data dari seluruh unit kerja internal. Portal ini menyediakan data dalam format yang bisa dicari, diakses, dan digunakan kembali oleh publik. Targetnya, portal mampu menyajikan data yang akurat, terbuka, terintegrasi, valid, akuntabel, mudah diakses, serta berkelanjutan.
Pelaksanaan SDI mengacu pada Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, seluruh data yang disajikan termasuk domain publik, dan tidak boleh memuat informasi yang bersifat rahasia negara maupun rahasia pribadi.
Meutya menekankan, peran instansi pusat maupun daerah sangat penting dalam memperbarui data secara berkala agar SDI tetap kredibel. “Aktualisasi data bergantung pada partisipasi aktif setiap instansi,” ujarnya.
Ia memastikan Komdigi berkomitmen menjadikan SDI sebagai rujukan nasional yang kredibel dan sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan yang inklusif serta berkelanjutan.***
