Berbagai kelompok masyarakat waktu itu menilai reformasi di tubuh Polri berjalan lambat dan tidak menyentuh akar masalah, terutama soal akuntabilitas dan profesionalisme aparat.
Komisi ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas lembaga untuk menyusun rekomendasi konkret menuju Polri yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.***
