“Sekelas Menkes saja sudah mendikotomi antara rakyat miskin dan orang kaya. Ini bukti bahwa beliau tidak paham konstitusi,” katanya, dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat (14/11/2025).
Menurut Timboel, jaminan kesehatan bersifat universal dan tidak boleh dipecah berdasarkan status ekonomi. Ia menegaskan bahwa prinsip gotong royong justru mengharuskan seluruh warga, termasuk kelompok mampu, tetap terlibat dalam sistem BPJS.
“Jelas orang kaya ikut gotong royong. Jangan sampai ada kesan BPJS hanya untuk orang miskin,” ucapnya.
Sejumlah pengamat kebijakan kesehatan juga menyayangkan pilihan bahasa Menkes. Mereka menilai frasa tersebut membuka ruang salah tafsir terhadap esensi reformasi JKN yang sedang dilakukan pemerintah.
BPJS Kesehatan Meluruskan Fokus Kebijakan
Di tengah memuncaknya perdebatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan posisi lembaganya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan tunggakan iuran yang sedang disiapkan pemerintah hanya berlaku untuk masyarakat miskin, bukan peserta mampu yang sengaja menunggak.
“Kalau yang mampu bilang ‘saya tunggu saja tunggakan dihapus’, ya jangan begitu. Ini sekali dan khusus untuk masyarakat miskin,” kata Ghufron dalam rapat di Komisi IX DPR.
Pernyataan Ghufron ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan prinsip jaminan kesehatan universal. Yang sedang ditata adalah akurasi data penerima bantuan, bukan kepesertaan BPJS bagi kelompok tertentu.
Merebut Kembali Pemahaman Publik
Kontroversi ini menggambarkan betapa pentingnya ketepatan diksi dalam isu jaminan sosial yang sensitif. Frasa yang provokatif dapat mengalihkan perhatian dari persoalan inti, yaitu kebocoran subsidi PBI yang menahun dan membebani fiskal negara.
Dalam skema JKN, kepesertaan tetap wajib bagi seluruh warga negara. Perdebatan bukan tentang siapa yang boleh atau tidak boleh menjadi peserta, melainkan tentang siapa yang berhak menerima subsidi negara.
Penataan data PBI menjadi mendesak, tetapi komunikasi publik harus dilakukan dengan lebih presisi agar tidak memicu kekeliruan atau ketakutan di masyarakat.
