Pemerintah mempercepat integrasi layanan kelahiran dan BPJS Kesehatan ke dalam portal INAku untuk memudahkan masyarakat.
Pemerintah saat ini tengah mempercepat proses integrasi layanan kelahiran dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Seluruh layanan ini akan masuk ke dalam portal digital layanan publik bernama INAku.
Langkah strategis tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses administrasi secara langsung bagi seluruh masyarakat.
Menyatukan Layanan yang Terfragmentasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan, integrasi ini akan menyatukan fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, layanan dari ketiga instansi pemerintah tersebut masih terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri.
”Melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), kita bisa menyatukan seluruh layanan ini dalam satu alur,” ujar Rini, Kamis (2/4/2026).
Pemerintah menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci tunggal yang tervalidasi untuk melancarkan ekosistem ini. Selanjutnya, sistem akan memproses pertukaran data secara real-time antarinstansi.
Hasilnya, inovasi ini sukses memangkas birokrasi. Sistem baru tersebut menyederhanakan proses panjang dari sebelas tahap menjadi hanya empat tahap utama. Bahkan, bayi yang baru lahir otomatis langsung aktif berstatus sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Memperluas Cakupan dan Menekan Eksklusi
Rini melihat pembaruan ini sebagai peluang nyata untuk menciptakan dampak positif bagi publik. Integrasi layanan kelahiran dan BPJS Kesehatan lewat INAku terbukti mampu menekan angka eksklusi, meningkatkan cakupan peserta, serta mempermudah akses jaminan kesehatan.
Melalui Citizen Portal INAku, BPJS Kesehatan kini tidak perlu sekadar bergantung pada kanal yang sudah ada. Institusi ini berpeluang besar menjangkau lebih dari 200 juta pengguna yang telah tervalidasi melalui NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu, setiap peristiwa kelahiran akan langsung menjadi titik awal masuknya kepesertaan baru.
”Hal ini tentu akan meningkatkan cakupan sekaligus menekan potensi eksklusi secara sistematis. Masyarakat pun langsung merasakan proses yang jauh lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi,” tambah Rini.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa INAku juga berpotensi menjadi kanal strategis bagi BPJS Kesehatan. Portal ini sangat efektif untuk memperluas penyebaran informasi dan mengedukasi masyarakat secara tepat sasaran. Integrasi ini bukan sekadar menyederhanakan proses, melainkan juga memperkuat posisi BPJS Kesehatan dalam ekosistem layanan digital pemerintah.
INAku Hadir Sebagai Penghubung, Bukan Pengganti
Untuk mewujudkan transformasi menyeluruh, pemerintah merancang kerangka integrasi INAku sebagai fasilitator (enabler). Portal ini tidak hadir untuk mengganti sistem yang sudah berjalan di masing-masing instansi.
INAku mengambil peran utama sebagai pintu depan (front door) yang menghubungkan berbagai macam layanan publik lewat pemanfaatan infrastruktur digital.
”Layanan seperti BPJS tetap berjalan di sistem aslinya, namun kita orkestrasi dalam satu pengalaman layanan yang utuh bagi masyarakat,” tutur Rini.
Pemerintah akan menerapkan integrasi ini secara bertahap menyesuaikan tingkat kesiapan masing-masing layanan. Prosesnya mencakup tahapan penyediaan informasi, interaksi dua arah, hingga akhirnya masuk ke tahap integrasi penuh.
Kehadiran portal INAku membuktikan komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan cepat tanggap. Melalui sinergi lintas lembaga ini, masyarakat luas kini bisa menikmati layanan jaminan kesehatan dengan proses administrasi yang jauh lebih ringkas, transparan, dan mudah sejak hari pertama kelahiran anak.***
