Di tengah ledakan penggunaan kecerdasan buatan yang makin liar, pemerintah bergerak merancang Perpres AI. Tujuannya untuk memastikan teknologi itu tidak berkembang tanpa rem.
Pemerintah bersiap mengetatkan aturan kecerdasan buatan (AI) melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres). Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menggodok Pepres itu. Targetnya untuk mengendalikan laju AI yang melesat cepat, sekaligus memberi perlindungan bagi publik.
“Sekarang lagi proses dengan Kementerian Hukum untuk masuk ke dalam Keppres mengenai Perpres yang akan jadi prioritas di tahun 2026,” ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, dalam agenda Ngopi Bareng di kantor Komdigi, Jumat (14/11/2025).
Edwin menegaskan, konsultasi publik sudah selesai, dan pemerintah kini memasuki tahap harmonisasi aturan. Langkah ini diambil karena penggunaan AI di Indonesia sudah tumbuh lebih cepat daripada pagar hukumnya.
Edwin mengutip Laporan Stanford yang mengungkap fakta bahwa Indonesia kini merupakan pengguna AI terbesar ketiga di Asia dan nomor satu di ASEAN. Lonjakan ini ditopang perusahaan-perusahaan digital, termasuk operator seluler yang sudah membangun AI mereka sendiri.
“Kayak XL Smart, Indosat juga ada. Ada sekitar 100 lebih,” katanya.
Tapi, di balik pertumbuhan itu, pemerintah melihat masalah besar yang bisa menjadi “bahan ledak” bagi industri AI nasional. Mulai dari konektivitas internet yang bobrok di banyak daerah, minimnya tenaga ahli, hingga infrastruktur data yang belum siap menampung lonjakan penggunaan AI.
“AI itu lebih banyak bisa berfungsi ketika di tempat-tempat yang connectivity-nya bagus,” ujar Edwin.
Meski 225 juta orang di Indonesia sudah terhubung internet, kata dia, kualitas jaringannya masih naik-turun seperti roller coaster.
Edwin menyebut ada empat persoalan besar lain—korporasi, kompetensi, konten, dan pusat data—yang harus dibereskan sebelum Indonesia bisa mengejar negara-negara raksasa, termasuk Cina.
“Kalau ini sudah seperti negara Cina, mungkin kita akan cepat,” ujarnya.***
