Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa BPJS “tak perlu meng-cover orang kaya” memicu kritik luas. Publik menilai dia mendistorsi hak kesehatan yang bersifat universal. Sebenarnya apa maksudnya?
Pernyataan itu diucapkan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 13 November 2025. Dalam paparannya mengenai keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia menyinggung perlunya BPJS difokuskan pada warga miskin dan rentan.
Namun, satu frasa darinya kemudian viral dan menjadi pusat polemik. “BPJS enggak usah cover yang kaya-kaya, deh. Kenapa? Karena yang kaya kelas satu itu, biar diambil swasta,” ujarnya, dikutip sejumlah media nasional.
Potongan kalimat itu langsung memicu reaksi di ruang publik. Banyak yang menafsirkan bahwa pemerintah bermaksud membatasi kepesertaan BPJS berdasarkan status ekonomi—sesuatu yang bertentangan dengan prinsip jaminan kesehatan universal.
Publikasi media yang menonjolkan frasa tersebut memperluas kesan bahwa pemerintah akan “mengusir” kelas menengah dan kelas atas dari BPJS. Padahal, undang-undang yang mengatur BPJS mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta tanpa kecuali.
Temuan Kebocoran Subsidi PBI
Di balik pernyataan yang kontroversial itu, ternyata terdapat persoalan teknis yang menjadi perhatian Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 10,84 juta jiwa penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS ternyata berasal dari desil ekonomi 6 hingga 10, atau kelompok menengah sampai kaya. Dari jumlah itu, sekitar 1,1 juta jiwa masuk desil 9 dan 10, termasuk mereka yang berpenghasilan hingga Rp100 juta per bulan.
Budi menilai kebocoran ini menggerus ruang fiskal negara. Ia mengkritik keberadaan peserta PBI yang tidak tepat sasaran sebagai masalah mendasar yang harus dibenahi.
“Di desil 10 saja, 0,56 persen masih dibayari PBI-nya. Padahal ini kelompok terkaya,” ujarnya, dalam penjelasan lanjutan yang dikutip pada Jumat (14/11).
Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa sasaran kritik Menkes sebenarnya adalah pemberian subsidi, bukan hak kepesertaan BPJS bagi kelompok mampu. Namun, diksi yang ia gunakan menciptakan penafsiran berbeda di ruang publik.
Kritik atas Dikotomi Miskin dan Kaya
Respons keras datang dari BPJS Watch. Ketua organisasinya, Timboel Siregar, menilai pernyataan Budi berpotensi menyesatkan dan bertentangan dengan prinsip jaminan sosial dalam konstitusi.
“Sekelas Menkes saja sudah mendikotomi antara rakyat miskin dan orang kaya. Ini bukti bahwa beliau tidak paham konstitusi,” katanya, dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat (14/11/2025).
Menurut Timboel, jaminan kesehatan bersifat universal dan tidak boleh dipecah berdasarkan status ekonomi. Ia menegaskan bahwa prinsip gotong royong justru mengharuskan seluruh warga, termasuk kelompok mampu, tetap terlibat dalam sistem BPJS.
“Jelas orang kaya ikut gotong royong. Jangan sampai ada kesan BPJS hanya untuk orang miskin,” ucapnya.
Sejumlah pengamat kebijakan kesehatan juga menyayangkan pilihan bahasa Menkes. Mereka menilai frasa tersebut membuka ruang salah tafsir terhadap esensi reformasi JKN yang sedang dilakukan pemerintah.
BPJS Kesehatan Meluruskan Fokus Kebijakan
Di tengah memuncaknya perdebatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan posisi lembaganya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan tunggakan iuran yang sedang disiapkan pemerintah hanya berlaku untuk masyarakat miskin, bukan peserta mampu yang sengaja menunggak.
“Kalau yang mampu bilang ‘saya tunggu saja tunggakan dihapus’, ya jangan begitu. Ini sekali dan khusus untuk masyarakat miskin,” kata Ghufron dalam rapat di Komisi IX DPR.
Pernyataan Ghufron ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan prinsip jaminan kesehatan universal. Yang sedang ditata adalah akurasi data penerima bantuan, bukan kepesertaan BPJS bagi kelompok tertentu.
Merebut Kembali Pemahaman Publik
Kontroversi ini menggambarkan betapa pentingnya ketepatan diksi dalam isu jaminan sosial yang sensitif. Frasa yang provokatif dapat mengalihkan perhatian dari persoalan inti, yaitu kebocoran subsidi PBI yang menahun dan membebani fiskal negara.
Dalam skema JKN, kepesertaan tetap wajib bagi seluruh warga negara. Perdebatan bukan tentang siapa yang boleh atau tidak boleh menjadi peserta, melainkan tentang siapa yang berhak menerima subsidi negara.
Penataan data PBI menjadi mendesak, tetapi komunikasi publik harus dilakukan dengan lebih presisi agar tidak memicu kekeliruan atau ketakutan di masyarakat.
Polemik yang meluas dalam beberapa hari terakhir menjadi pengingat bahwa kebijakan publik, terutama dalam bidang kesehatan, membutuhkan bahasa yang jernih agar publik dapat memahami tujuan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh kesan yang menyesatkan.***
