Manuver politik menentukan tuan rumah Muktamar NU ke depan memicu kekhawatiran tokoh internal, sementara warga Nahdliyin minta elit organisasi prioritaskan musyawarah damai.
Suhu politik di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) semakin memanas menjelang Muktamar. Alih-alih fokus pada isu keumatan, pembahasan lokasi Muktamar justru mendominasi Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar terbaru.
Budayawan sekaligus tokoh NU Aguk Irawan menyayangkan arah diskusi yang bergeser. Melalui podcast di kanal YouTube Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, Rabu (24/6/2026), ia menyoroti keputusan yang diambil secara sepihak untuk menetapkan Lirboyo, Kediri, sebagai tuan rumah pada 1-5 Agustus.
“Padahal, komisi organisasi sejatinya baru merekomendasikan lima wilayah untuk disurvei,” ungkap Aguk.
Lokasi Muktamar dan Perebutan Kekuasaan
Penentuan lokasi ini dinilai sangat strategis karena bakal memengaruhi perebutan kursi Ketua Umum PBNU. Setiap kandidat lokasi membawa dukungan faksi berbeda, mulai dari basis petahana di Lirboyo, jaringan pemerintahan di Lombok, hingga faksi oposisi di Cirebon.
Persaingan ini juga dikaitkan dengan nasib konsesi tambang yang dikelola NU. Keputusan Muktamar nanti diyakini akan menentukan kelanjutan atau penolakan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
Aguk dan banyak suara dari akar rumput Nahdliyin mendesak elit PBNU belajar dari semangat resolusi damai Muktamar Kaliurang 1981. Mereka menuntut reformasi mekanisme pemilihan agar lebih mengedepankan musyawarah kiai melalui Ahlul Halli wal Aqd, bukan sistem voting yang rawan konflik dan politik uang.
Tujuannya agar organisasi tetap utuh dan menjaga muruah sebagai jam’iyah yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.***
