Pengamat politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai ketegasan dan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto tengah diuji terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang rencananya mulai berlaku 1 Januari 2025.
“Apakah beliau memang patuh saja terhadap apa yang sudah digariskan oleh pemerintahan sebelumnya, tanpa kemudian mempedulikan nasib warga, nasib rakyatnya yang ada di hari ini, di sekarang, atau memang Pak Prabowo punya sensitivitas terhadap penderitaan warganya,” kata Kunto, dalam acara dialog sebuah stasiun televisi nasional, Selasa, 24 Desember 2024.
Menurut Kunto, ‘bola panas’ PPN 12 persen ada di tangan Presiden, bukan lagi di Mahkamah Konstitusi (MK) atau di DPR RI. “Kalau pun Pak Prabowo mau menunggu, ‘Oke kita naikin dulu deh, kita lihat reaksi’, saya kira reaksinya akan sangat-sangat besar dan masif,” Kunto mengingatkan.
Kunto mengamini jika PPN 12 persen akan menimbulkan efek domino di tengah masyarakat. Harga-harga barang kebutuhan sehari-hari masyarakat juga bangkal terkerek.
Berbagai bantuan yang dijanjikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan PPN, menurut pandangan Kunto, hanyalah ‘obat sementara’, Yang menjadi ‘penyakit’ tetap PPN 12 persen—yang kata Kunto tidak sesuai dengan kondisi objektif di masyarakatnya.
Kunto juga memprediksi legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo bakal turun jika kebijakan PPN 12 persen benar-benar diterapkan. “Karena (pemerintah) dianggap tidak bisa sensitif, tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan keresahan warga,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan PPN 12 persen berlaku per 1 Januari 2024. Menyusul pengumuman ini, muncul penolakan dari berbagai kalangan.
Menanggapi gelombang protes ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim jika Presiden Prabowo bersama pemerintahannya bakal merumuskan kembali soal kebijakan penerapan PPN 12 persen, sebelum akhirnya benar-benar diberlakukan.***
