Pada dugaan jual beli jabatan, KPK belum menjelaskan posisi yang diduga diperjualbelikan, nilai uang yang diminta, ataupun mekanisme penyerahannya.
Perkembangan ini menjawab sebagian informasi yang belum diungkap ketika KPK pertama kali membenarkan penangkapan Anom pada Rabu pagi. Saat itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto belum menjelaskan dugaan perkara, jumlah pihak, maupun barang bukti yang diamankan.
Penangkapan Anom sebelumnya mendapat sorotan karena KPK pernah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai kerawanan korupsi dalam penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Pada Juni 2025, Anom juga menyatakan ingin mempelajari penangkapan pendahulunya, Mukti Agung Wibowo, yang dijerat dalam perkara jual beli jabatan.
KPK masih memeriksa hubungan antara uang yang diamankan, proyek pemerintah daerah, dan proses pengisian jabatan. Lembaga tersebut akan mengumumkan konstruksi perkara, identitas tersangka, serta pasal yang dikenakan setelah pemeriksaan awal selesai.
“Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan,” kata Budi.***
