Pemerintah membuka keran impor nampan makan demi mendukung program makan bergizi gratis. Namun, langkah ini memantik kritik tajam: benarkah ini jalan terbaik, atau justru tikungan tajam dari semangat berdikari yang digaungkan Presiden?
__________
Pemerintah kembali ‘mengutak-atik’ kebijakan impor. Kali ini, nampan makan—atau food tray—jadi sorotan. Produk sederhana namun vital ini dipermudah proses impornya lewat kebijakan pelonggaran yang diumumkan pada Senin, 30 Juni 2025, sebagai bagian dari Paket Deregulasi Tahap Pertama.
Menteri Perdagangan Budi Santoso berdalih, kemudahan ini diberikan untuk memperlancar distribusi peralatan makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Food tray termasuk penunjang program Makan Bergizi, jadi kita berikan kemudahan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin itu.
Pemerintah resmi menghapus larangan dan pembatasan (lartas) untuk dua jenis kode HS food tray. Alasannya: kapasitas produksi dalam negeri belum memadai untuk memenuhi permintaan nasional yang melonjak akibat program MBG.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menambahkan bahwa keputusan ini lahir dari proses panjang lintas kementerian. Ia menyebut relaksasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan program prioritas nasional. “Manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, pemerintah tetap berupaya menjaga batas. Relaksasi hanya menyasar produk tertentu. Impor pakaian jadi dan aksesoris, misalnya, masih dikekang demi melindungi industri lokal.
BGN: Kami Tak Pernah Impor
Badan Gizi Nasional (BGN)—instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG—menolak disebut terlibat dalam impor food tray. Kepala BGN, Dadan Hindayana, beberapa waktu lalu menegaskan bahwa mereka justru mendorong penggunaan produk lokal.
“Program ini sejak awal didesain untuk memaksimalkan potensi sumber daya dan kearifan lokal,” katanya, dalam rapat dengan DPR, 21 Juni lalu.
Juru Bicara BGN, Redy Hendra Gunawan, mengaku bahwa sejak uji coba MBG pada pertengahan 2024, mereka aktif mendorong pemakaian food tray buatan dalam negeri. Namun, dia juga menjelaskan bahwa BGN tak punya wewenang untuk mengatur jenis produk yang dipakai oleh mitra-mitra mandiri di lapangan.
