Presiden Prabowo Subianto mengumumkan upah minimum buruh 2025 naik rata-rata 6,5 persen. Angka ini lebih besar dari rata-rata kenaikan tahun ini, yang sebesar 3,6 persen.
“Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) mengusulkan kenaikan upah minimum 6 persen. Namun, setelah membahas juga dan laksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 6,5 persen,” ujar Prabowo, usai rapat terbatas bersama menteri terkait di Kantor Presiden, Jumat, 29 November 2024.
“Ketentuan rinci upah minimum diatur Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan),” tambah Prabowo.
Untuk upah minimum sektoral ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota/Kabupaten.
Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan buruh adalah hal penting. Maka dari itu, kata dia, upaya perbaikan kesejahteraan terus dilakukan.
“Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” tegas Prabowo.
Untuk membuktikan komitmen tersebut, selain menaikkan upah minimum, pemerintah juga menyiapkan beragam bantuan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, hingga program keluarga harapan (PKH).
“Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini,” ucap Prabowo.
Dengan asumsi rata-rata upah minimum 2024 adalah Rp3,1 juta, maka upah minimum pekerja tahun depan rata-rata Rp3,3 juta.
Serikat Buruh Sudah Dapat Informasi
Sebelum mengumumkan keputusan naiknya upah minimum itu, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Setelah pertemuan tersebut, Said Iqbal mengatakan jika Prabowo memutuskan UMP 2025 mempertimbangkan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha.
“Setelah bertemu Presiden RI hari ini di istana, maka Presiden mengambil kebijakan upah minimum 2025 akan memperhatikan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha,” kata dia kepada wartawan, Jumat, 29 November 2024.
Dengan mempertimbangkan kedua hal itulah, menurut Said Iqbal, Prabowo memutuskan UMP 2025 naik 6,5 persen—kendati Menaker Yassierli meminta kenaikan UMP 2025 hanya 6 persen.
Apindo Belum Mendapatkan Penjelasan Rinci
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azzam, mengaku pihaknya belum mendapatkan penjelasan rinci tentang landasan kenaikan yang diputuskan oleh Presiden.
Maka dari itu, menurut Bob, saat ini pengusaha menunggu penjelasan pemerintah mengenai skema penerapan kenaikan UMP 2025.
Dia menambahkan bahwa para pelaku usaha perlu melakukan kalkulasi mendalam terhadap dampak kenaikan upah tersebut terhadap biaya produksi dan operasional.
“Kami ingin tahu bagaimana upah ditetapkan ke depannya dan bagaimana dunia usaha bisa mengkalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja serta biaya lain untuk memastikan keberlangsungan usaha,” kata dia kepada wartawan, Jumat, 29 November 2024.
Bob menegaskan bahwa kepastian skema sangat penting, agar dunia usaha dapat menyesuaikan strategi bisnis tanpa mengorbankan stabilitas operasional.
“Saat ini, kami justru menunggu penjelasan pemerintah lebih lanjut,” tegas pengusaha itu.
Menaker Minta Pengusaha Memahami Keputusan Pemerintah
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap keputusan pemerintah ini dipahami oleh buruh dan pengusaha.
“Kami berharap ya teman-teman buruh teman-teman Apindo bisa memahami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.
Yassierli pun menerangkan jika Presiden Prabowo telah bertemu sejumlah pihak sebelum menaikan UMP 2025. Keputusan kenaikan UMP 6,5 persen, kata dia, merupakan kebijakan yang terbaik.
“Artinya kan beliau mendengar masukan dari banyak hal. Kemudian beliau mengambil kebijakan seperti itu,” jelasnya.
Kebijakan kenaikan UMP 2025 akan diatur dalam Peraturan Menaker. Payung hukum itu bakal selesai pada pekan depan.
“Kerja kita akan push ini hopefully. Saya enggak bisa janjikan, ya, mungkin sebelum Rabu kita sudah keluar permenaker,” tandasnya.***
