“Saya ingin agar pembangunan Papua tidak hanya jadi proyek, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita harus kerja cepat, tapi juga kerja bersama,” tegasnya.
Ketua Komite, Velix Wanggai, mengatakan lembaga yang ia pimpin akan bekerja lintas-sektor dan menyasar akar persoalan di lapangan.
“Kami akan menjadi simpul koordinasi yang menghubungkan pusat, daerah, dan masyarakat. Fokus kami adalah memastikan semua program berjalan di lokasi yang benar-benar membutuhkan,” ujar Velix kepada media (8/10).
“Kami juga akan menyiapkan peta prioritas wilayah pembangunan dan laporan berkala kepada Presiden agar setiap kebijakan tepat sasaran,” tambahnya.
Namun, pengamat dan akademisi di Papua menilai percepatan pembangunan tak boleh berhenti pada urusan koordinasi. Menurut Dr. Marthen L. Renyaan, akademisi Universitas Cenderawasih, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini juga menyentuh akar persoalan sosial dan struktural di Papua.
“Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian akar masalah Papua, termasuk marginalisasi orang asli Papua dan kesenjangan ekonomi yang masih lebar,” kata Marthen, dikutip dari Jubi.id (3/10).
Sementara itu, forum akademisi di Papua Selatan menilai keterlibatan unsur perguruan tinggi sangat penting agar kebijakan berbasis data dan riset lokal.
“Kehadiran akademisi diperlukan untuk memperkuat dasar ilmiah dan memastikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat Papua,” ujar salah satu peserta forum, dikutip dari Papua60detik.id (2/10).
Antara Harapan dan Risiko Sentralisasi Baru
Meski dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, beberapa pihak mengingatkan bahwa Komite Papua berpotensi memperkuat sentralisasi kebijakan. Karena berada langsung di bawah Presiden, komite memiliki kekuasaan koordinatif yang besar atas proyek lintas kementerian — sesuatu yang dikhawatirkan bisa mengurangi ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas sendiri.
