Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengaku, kementeriannya mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. Wacana ini ditolak berbagai elemen di Papua. Kenapa?
__________
Alasan perpindahan massif penduduk dari pulau padat ke Papua ini adalah, “Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar,” kata Iftitah, dalam upacara serah terima jabatan Menteri Transmigrasi, Senin (21/10/2024) pekan lalu, dikutip dari Antaranews.
Menurut Iftitah, sebagai kementerian baru hasil pemekaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dia menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi Kementerian yang dia pimpin ke depannya. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanah tugas, tidak hanya di lingkup internal, tetapi juga antar kementerian.
“Mari kita bekerja bersama-sama, bersinergi, dan berkolaborasi tidak hanya dalam Kementerian Transmigrasi, begitu juga dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kementerian lainnya,” ujar Iftitah.
Gelombang Penolakan
Wacana yang dilontarkan Menteri Transmigrasi ini mendapat penolakan dari banyak pihak.
Dewan Gereja Papua (DGP) menyatakan menolak rencana pemerintahan Presiden Prabowo menghidupkan program transmigrasi ke wilayan paling timur Indonesia itu. Menurut DGD, kehadiran warga trans bisa menjadi ancaman bagi orang asli Papua.
Pdt. Dorman Wandikbo, anggota DGP, mengaku telah mengirim surat kepada kementerian terkait rencana transmigrasi dari pulau Jawa dan sekitarnya ke Tanah Papua.
“Kami sudah menulis surat tertulis kepada menteri terkait, karena Dewan Gereja Papua sangat kecewa dengan satu program itu. Memang ini bukan program baru, sebab pernah juga dulu diterapkan. Hari ini orang Papua membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain. Orang Papua tidak pernah minta transmigrasi. Ini kalau diterapkan, mereka akan kuasai dan pemilik tanah semakin tersingkir,” ujar Dorman , dikutip dari Suara Papua, Senin (28/10/2024).
Menurut Mantan Presiden GIDI di Tanah Papua itu, apabula transmigrasi benar-benar diberlakukan, orang asli Papua akan terusir dari tanahnya dan terpaksa tinggal di hutan atau bahkan di bawah kolong jembatan.
Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso—sebagai mana dikutip dari RMOL pada Rabu, 30 Oktober 2024—menyatakan rakyat Papua tidak butuh transmigrasi. Namun, yang dibutuhkan orang-orang di Papua, kata dia, adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya.
“Papua bukan tanah kosong, ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya,” kata Melianus Asso dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).
Pada bagian lain, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia, Uwotobi Tagi, menegaskan, menolak program transmigrasi dari Jawa ke Papua.
Uwotobi menyebut kebijakan transmigrasi tersebut sebagai ‘bencana’ bagi Rakyat Papua, khususnya bagi masyarakat Mapia.
“Pengiriman transmigrasi ke Papua ini merupakan sebuah malapetaka bagi rakyat Papua,” ujarnya dalam, sebagaimana dilansir Suara.com, Selasa (29/10/2024).
Menanggapi gelombang penolakan tersebut, anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat, Lamek Dowansiba, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang rencana menggarap program transmigrasi ke Papua. Dia mengaku khawatir program transmigrasi akan menambah beban bagi masyarakat daerah. Apalagi, kata dia, Papua memiliki kompleksitas persoalan.
“Saya pikir Pak Presiden harus bijak juga dalam melihat hal itu, kemudian bisa mengutus para tim khusus yang memang dibentuk untuk kaji kembali soal wacana transmigrasi,” kata Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Dia juga khawatir program transmigrasi akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. “Karena kalau ini bertambah lagi (jadi beban daerah), saya yakin gejolak politik di Papua itu eskalasinya akan meningkat dan saya pikir ini harus dikaji,” tegasnya.
Lamek menegaskan jika dirinya tidak antipati terhadap pembangunan yang digagas pemerintah. Namun, dia meminta program-program pembangunan yang bakal dikerjakan dikaji secara mendalam.
“Tetapi itu harus kemudian juga dilihat secara baik apakah itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Papua atau tidak untuk menjawab kompleksitas persoalan di sana,” ujar Lamek.***
