Menurut Mantan Presiden GIDI di Tanah Papua itu, apabula transmigrasi benar-benar diberlakukan, orang asli Papua akan terusir dari tanahnya dan terpaksa tinggal di hutan atau bahkan di bawah kolong jembatan.
Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso—sebagai mana dikutip dari RMOL pada Rabu, 30 Oktober 2024—menyatakan rakyat Papua tidak butuh transmigrasi. Namun, yang dibutuhkan orang-orang di Papua, kata dia, adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya.
“Papua bukan tanah kosong, ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya,” kata Melianus Asso dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).
Pada bagian lain, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia, Uwotobi Tagi, menegaskan, menolak program transmigrasi dari Jawa ke Papua.
Uwotobi menyebut kebijakan transmigrasi tersebut sebagai ‘bencana’ bagi Rakyat Papua, khususnya bagi masyarakat Mapia.
“Pengiriman transmigrasi ke Papua ini merupakan sebuah malapetaka bagi rakyat Papua,” ujarnya dalam, sebagaimana dilansir Suara.com, Selasa (29/10/2024).
Menanggapi gelombang penolakan tersebut, anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat, Lamek Dowansiba, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang rencana menggarap program transmigrasi ke Papua. Dia mengaku khawatir program transmigrasi akan menambah beban bagi masyarakat daerah. Apalagi, kata dia, Papua memiliki kompleksitas persoalan.
“Saya pikir Pak Presiden harus bijak juga dalam melihat hal itu, kemudian bisa mengutus para tim khusus yang memang dibentuk untuk kaji kembali soal wacana transmigrasi,” kata Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Dia juga khawatir program transmigrasi akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. “Karena kalau ini bertambah lagi (jadi beban daerah), saya yakin gejolak politik di Papua itu eskalasinya akan meningkat dan saya pikir ini harus dikaji,” tegasnya.
Lamek menegaskan jika dirinya tidak antipati terhadap pembangunan yang digagas pemerintah. Namun, dia meminta program-program pembangunan yang bakal dikerjakan dikaji secara mendalam.
“Tetapi itu harus kemudian juga dilihat secara baik apakah itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Papua atau tidak untuk menjawab kompleksitas persoalan di sana,” ujar Lamek.***
