Pakar kebijakan publik menilai, keberhasilan komite ini akan sangat bergantung pada seberapa besar ruang partisipasi lokal dibuka. Tanpa itu, percepatan hanya akan menjadi daftar proyek yang diputuskan dari jauh — bukan perubahan nyata di lapangan.
Prof. Hetharia, peneliti Papua yang dikutip Papua Daily pada Desember 2024, pernah mengingatkan bahwa banyak persoalan mendasar Papua masih “tertahan di ruang akademik” dan belum dijadikan dasar kebijakan publik.
“Masalah besar soal Papua belum diungkap secara komprehensif. Kebijakan seringkali hanya menyentuh permukaan,” katanya waktu itu.
Dalam konteks itu, pembentukan komite baru harus dilihat bukan semata dari sisi kelembagaan, tetapi dari cara negara memahami Papua. Infrastruktur dan percepatan penting, tetapi kepercayaan dan partisipasi rakyat jauh lebih menentukan.
Percepatan Harus Berakar
Komite Papua lahir dengan mandat besar dan niat baik. Tapi efektivitasnya tidak akan diukur dari berapa banyak proyek dijalankan, melainkan dari sejauh mana kebijakan ini mampu memberdayakan masyarakat Papua — bukan sekadar membangun mereka.
Jika pemerintah benar-benar ingin mempercepat pembangunan, maka yang harus dipercepat bukan hanya proyek dan birokrasi, tapi juga keadilan, desentralisasi kepercayaan, dan ruang bagi suara Papua sendiri. Karena di tanah ini, percepatan tanpa pemberdayaan hanya akan menjadi bentuk baru dari keterlambatan.***
