Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale memicu 21 insiden pembubaran nobar di seluruh Indonesia. Di baliknya ada dua posisi yang sama-sama mengklaim kepentingan publik, dan satu pertanyaan besar tentang Papua yang belum terjawab.
Film berdurasi 95 menit itu tayang perdana di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 12 April 2026. Tidak ada kekerasan di malam itu. Tidak ada larangan resmi dari pemerintah pusat. Hanya sebuah pemutaran film, diikuti diskusi.
Tapi dalam beberapa pekan sesudahnya, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi salah satu film dokumenter paling diperbincangkan di Indonesia—bukan karena penghargaan, melainkan karena pelarangannya.
Apa yang sesungguhnya membuat film ini menjadi polemik?
Apa Isi Film Ini?
Pesta Babi disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale, diproduksi bersama oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke.
Film ini mengambil latar di Papua Selatan—Merauke, Boven Digoel, dan Mappi—dan merekam kehidupan suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang menghadapi ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, dan food estate skala besar yang berlabel Proyek Strategis Nasional.
Judul “pesta babi” dipakai sebagai metafora: sindiran terhadap pihak-pihak yang dianggap “berpesta” dengan sumber daya alam Papua. Sutradara Cypri Paju Dale menjelaskan, penggunaan kata “kolonialisme” dalam judul dipilih untuk merangkum apa yang mereka anggap persoalan sistemik di Papua.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” kata Cypri.
21 Insiden, dari Dompu hingga Ternate
Sejak 9 April 2026, data Watchdoc yang dikutip YLBHI mencatat sedikitnya 21 insiden intimidasi serius terhadap acara nobar film ini di berbagai daerah—mulai dari tekanan pembatalan, telepon dari aparat keamanan, pengawasan oleh intelijen, hingga pembubaran paksa.
Di Universitas Mataram, pemutaran dibubarkan Wakil Rektor III bahkan sebelum film selesai diputar. Wakil Rektor Sujita menyarankan mahasiswanya menonton sepak bola atau film lain saja demi menjaga “kondusivitas”.
Di Ternate, Dandim 1501/Ternate Letnan Kolonel Jani Setiadi membubarkan acara jurnalis dengan alasan film mendapat penolakan besar di media sosial. Di Sumbawa Barat, aparat gabungan dari Intel Kodim, Satpol PP, dan perangkat kelurahan membubarkan nobar di Sekretariat HMI.
Di sisi lain, nobar di Bandung, Sukabumi, dan Universitas Gunung Rinjani berlangsung tanpa hambatan. Ini menunjukkan respons di lapangan tidak seragam.
