Bagi FGSNI, program Sekolah Rakyat tidak subtantif untuk pendidikan di Indonesia. Forum menduga, sekolah tersebut hanya proyek belaka.
“Mending pemerintah mengoptimalkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Kalau seperti ini, fungsi pendidikan dan anggaran APBN akan terbagi lagi, setelah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendikti, ” kritik Agus.
Hal itu berakibat pada tidak optimalnya pelayanan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan di lembaga sekolah atau madrasah, serta kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Utamakan Guru Setempat Demi Ciptakan Chemistry Sosial Budaya
Pada bagian lain, Imam Fitri Rahmadi, Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menilai perekrutan guru Sekolah Rakyat dari guru lulus PPG adalah langkah yang tepat.
“Itu menjamin para calon guru sudah memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional,” kata Imam kepada Samudrafakta, Sabtu, 14 Juni 2025.
Namun, Imam memberi catatan bahwa perlu perhatian khusus pada kompetensi calon guru, dalam konteks pendidikan berasrama (boarding school)—sebagaimana konsep Sekolah Rakyat—yang tentunya karakteristiknya berbeda dibanding pendidikan non-asrama.
“Tidak kalah penting, hendaknya dipilih calon guru dari satu daerah dengan lokasi Sekolah Rakyat, supaya pembelajaran dapat berlangsung lebih kontekstual, terhubung dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sosial siswa,” saran ahli Teknologi Pendidikan jebolan Johannes Kepler University (JKU) Linz, Austria itu.
Sebagai informasi, proses seleksi guru Sekolah Rakyat bakal menerima 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, untuk nantinya ditempatkan pada sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
Para guru yang lolos seleksi ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap Ia dan 37 titik lokasi pada tahap Ib.
Tahap konfirmasi kesediaan telah dilakukan pada 11-13 Juni 2025. Setelahnya dilakukan pengolahan data bakal calon guru 14-15 Juni 2025, dan penetapan dan pengumuman calon guru Sekolah Rakyat pada 16 Juni 2025—seiring dilakukannya penyerahan data calon guru ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
