KPK dapat mengoordinasikan serta menyupervisi penanganan perkara korupsi yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Dalam kondisi tertentu, KPK juga dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan.
Pengambilalihan itu dapat dilakukan, misalnya, ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, penanganan perkara berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, proses penanganan dimaksudkan untuk melindungi pelaku, atau terdapat campur tangan kekuasaan.
Dengan demikian, hubungan Kejaksaan dan KPK bukan sekadar pembagian wilayah. Keduanya dapat menangani jenis perkara yang serupa, tetapi KPK memiliki mandat khusus untuk mengoordinasikan dan menyupervisi aparat penegak hukum lain.
Ujian pertama: perkara mantan Jampidsus
Kuntadi langsung menghadapi ujian kelembagaan karena Kejaksaan menangani perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Perkara tersebut sebelumnya ditangani kepolisian, kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Jampidsus baru menuntaskan perkara tersebut. Menurutnya, kredibilitas Kejaksaan turut dipertaruhkan.
Kuntadi menyatakan penanganan perkara Febrie memperoleh prioritas. Tim khusus yang dikenal sebagai Tim 9 menangani proses tersebut.
Perkara itu memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. Jajaran yang sebelumnya dipimpin Febrie sekarang menangani proses hukum terhadap mantan pemimpinnya sendiri.
Konflik kepentingan tidak selalu berarti penyidik melakukan pelanggaran. Namun, situasi tersebut menuntut transparansi yang lebih kuat. Kejaksaan perlu menjelaskan perkembangan penanganan, memastikan tim bekerja tanpa tekanan, dan mencegah perlakuan istimewa.
Febrie tetap memiliki hak atas praduga tidak bersalah sampai pengadilan menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Mengapa pergantian ini penting bagi publik?
Kinerja Jampidsus tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya tersangka atau besarnya angka kerugian negara yang diumumkan.
Publik juga perlu menilai konsistensi penanganan perkara, ketepatan pembuktian, keberhasilan memulihkan aset, keterbukaan informasi, serta keberanian menindak pihak yang memiliki kekuasaan.
