Iran jadi penentu akses Selat Hormuz, negara-negara pilih jalur diplomasi.
Sejumlah negara memilih bernegosiasi langsung dengan Iran, di tengah upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membangun koalisi militer untuk membuka Selat Hormuz—setelah Tehran dinilai menguasai jalur vital tersebut sejak perang dimulai 28 Februari 2026.
Analis menilai, terlepas dari dinamika militer di lapangan, Iran kini secara de facto bertindak sebagai “penjaga gerbang” Selat Hormuz—jalur distribusi energi paling strategis di dunia.
Geografi Jadi Penentu Kendali
Keunggulan Iran bertumpu pada faktor geografis. Negara itu menguasai pantai utara Selat Hormuz, yang pada titik tersempit hanya selebar 33 kilometer. Situasi ini membuat setiap kapal yang melintas berada dalam jangkauan langsung sistem pertahanan daratnya.
Sejak konflik pecah, sedikitnya 20 kapal dilaporkan diserang.
Dampaknya cepat terasa. Lalu lintas pelayaran menurun tajam, sementara premi asuransi melonjak akibat tingginya risiko keamanan.
“Iran secara efektif telah membuktikan bahwa mereka mendikte syarat keluar-masuk selat. Mereka kini telah menunjukkan diri sebagai penjaga gerbang titik cekik penting ini,” ujar Andreas Krieg, Associate Professor Kajian Keamanan di King’s College London, dalam analisisnya—sebagaimana dikuti Al Jazeera.
Ia menambahkan, posisi ini berpotensi mengangkat pengaruh strategis Iran dalam peta geopolitik Teluk.
Harga Energi Naik, Negara Ajukan “Izin Transit”
Dampak ekonomi langsung terjadi di pasar global. Harga minyak mentah menembus USD100 per barel, sementara harga gas naik lebih dari 40 persen sejak konflik dimulai.
Alih-alih mengikuti seruan Washington untuk mengirim kapal perang, sejumlah negara memilih pendekatan diplomatik. Dua kapal tanker gas berbendera India tercatat berhasil melintas setelah negosiasi antara pemerintah India dan Iran, termasuk komunikasi langsung antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Kapal dari Pakistan, Turki, dan China juga dilaporkan melewati selat melalui mekanisme serupa. Laporan Financial Times menyebut Italia dan Prancis turut menjajaki kesepakatan dengan Tehran.
Data kelompok intelijen maritim Windward menunjukkan lalu lintas di Selat Hormuz masih turun hingga 97 persen dari rata-rata normal. Namun, tren baru muncul: kapal-kapal mulai melintasi perairan teritorial Iran dengan skema “izin transit”.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kontrol tersebut. “Terserah militer kami untuk memutuskan,” ujarnya pada Minggu (16/3/2026).
Tekanan Militer AS Belum Ubah Dinamika
Sementara itu, AS tetap mengedepankan tekanan militer. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan penggunaan bom penghancur bunker seberat 2.270 kilogram untuk menyerang situs rudal anti-kapal Iran di sekitar Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump juga mendorong sekutu NATO untuk terlibat, namun responsnya terbatas. Jepang menyatakan tidak akan mengerahkan kapal, Australia menolak pengiriman, sementara Inggris dan Jerman menegaskan tidak ingin terseret dalam konflik yang lebih luas.
Di sisi lain, AS dilaporkan mengerahkan kapal amfibi yang membawa ribuan marinir ke kawasan Timur Tengah. Sejumlah analis menilai Washington dapat mempertimbangkan skenario merebut Pulau Kharg—pusat ekspor sekitar 90 persen minyak Iran.
Namun, skenario itu dinilai berisiko tinggi. Selain jaraknya yang mencapai 500 kilometer dari Selat Hormuz, langkah tersebut berpotensi memicu eskalasi lebih jauh, termasuk kemungkinan Iran menutup selat sepenuhnya.
“Masalah Selat Hormuz bukan semata persoalan militer. Ini soal pasar. Kepercayaan tidak bisa dipulihkan dengan kekuatan militer, tetapi melalui diplomasi,” kata Krieg.
Penilaian ini memperkuat tren bahwa stabilitas jalur energi global kini lebih ditentukan oleh negosiasi dibandingkan konfrontasi terbuka.***
