Kenaikan harga BBM non-subsidi akibat ketegangan di Timur Tengah diproyeksikan menyumbang inflasi sebesar 0,06 persen sekaligus mengancam beban anggaran negara.
Efek domino penutupan Selat Hormuz oleh Iran dampaknya sudah mulai menyebar ke bidang energi di Indonesia. Pemerintah secara resmi telah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada April 2026. Efek kenaikan tersebut telah menimbulkan beberapa keresahan di masyarakat terkait inflasi hingga migrasi konsumsi BBM.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Profesor Wasiaturrahma yang akrab dikenal Prof Rahma Gafmi menuturkan kenaikan tersebut diproyeksikan akan berkontribusi terhadap inflasi nasional sebesar 0,06 persen.
“Harga dapat bervariasi antarprovinsi misalnya di Sumatera Utara atau Kalimantan harga cenderung lebih tinggi sekitar Rp 300 – Rp 600,” ungkapnya, dikutip Senin (4/5/2026).
Risiko paling krusial selanjutnya adalah migrasi konsumsi BBM. Pengguna Dexlite berpotensi beralih ke Bio Solar. Sementara itu, pengguna Pertamax Turbo dapat beralih ke Pertamax. Jika terjadi secara masif, pemerintah terpaksa mengeluarkan anggaran kompensasi ke Pertamina lebih besar.
Untuk meredam hal tersebut, perlu memperketat penggunaan QR Code di SPBU, integrasi sistem pembayaran dengan data kendaraan, hingga kunci otomatis kendaraan yang tidak berhak mengakses BBM subsidi.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan tersebut menekankan pentingnya edukasi konsumen mengenai risiko kerusakan mesin apabila menggunakan BBM yang tidak sesuai spesifikasi.
Kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut dapat menjaga defisit anggaran yang diprioritaskan untuk BBM bersubsidi. Namun, apabila terjadi migrasi pengguna ke BBM bersubsidi langkah tersebut menjadi kurang tepat.
“Jika pengguna high-end justru lari ke BBM subsidi, maka tujuan awal untuk menghemat anggaran justru bisa berbalik menjadi beban karena volume subsidi yang jebol,” ungkap Prof Rahma Gafmi.
Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengenai penetapan kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi berdasarkan spesifikasi mesin (CC) perlu segera dirampungkan. Penyelesaian revisi tersebut merupakan langkah struktural daripada sekadar menaikkan harga. Seiring hal tersebut, dapat dilakukan transisi kendaraan listrik untuk menekan ketergantungan terhadap harga minyak dunia.
