Juru bicara PDIP Guntur Romli tidak membantah temuan ICW soal tiga yayasan terafiliasi partainya, dan menyebut surat larangan itu terbit setelah adanya pernyataan mantan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang yang menyebut seluruh parpol memiliki SPPG.
Respons berbeda datang dari Hanura. DPP Hanura menegaskan narasi soal “2 yayasan milik Partai Hanura” yang beredar di media sosial adalah hoaks. Setelah mendatangi kantor ICW pada 9 Juni 2026, mereka memastikan frasa tersebut tidak pernah tercantum dalam dokumen penelitian resmi ICW.
Hanura mengakui empat anggota legislatif periode 2024–2029 tercatat dalam yayasan mitra MBG, termasuk anggota DPRD Ogan Ilir Raden Ayu Amrina Rosyada selaku pendiri Yayasan Sahabat Pelangi. Namun keterlibatan itu disebut bersifat pribadi dan tidak mewakili partai secara organisatoris.
Partai Demokrat turut membantah pengaitan nama Ketua Umumnya. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan AHY tidak mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya, menyusul beredarnya unggahan yang mencantumkan frasa “2 orang Kolonel usulan AHY”.
Di sisi lain, Koordinator JPPI Ubaid Matraji mencatat sekitar 69 persen anggaran MBG dalam APBN 2026 bersumber dari pos anggaran pendidikan, memperparah kondisi sektor pendidikan yang sudah kekurangan dana.
ICW mendesak agar kasus ini diserahkan kepada KPK yang lebih independen, mengingat dugaan keterlibatan oknum militer dan aparat penegak hukum dalam pengelolaan program senilai ratusan triliun rupiah ini.***
