Badan Gizi Nasional menghentikan operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi karena melanggar standar. Dapur yang ditindak tidak lagi menerima pembayaran pemerintah.
Badan Gizi Nasional menghentikan operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah Indonesia. Penindakan tegas ini diambil setelah evaluasi menemukan pelanggaran standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Mengenai tindakan tegas tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan dapur yang dihentikan sementara operasionalnya tidak akan lagi menerima pembayaran dari anggaran negara. Langkah ini menandai perubahan kebijakan ketat dibanding penanganan pelanggaran sebelumnya.
“Ada 833 dapur yang kami hentikan sementara hari ini,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026. “Dulu dihentikan sementara tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran.”
Rincian Wilayah dan Sanksi Internal
Sebanyak 311 dapur yang ditindak berlokasi di Jawa dan Madura, 98 unit di Sumatra, serta 424 unit sisanya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Temuan pelanggaran mencakup sajian makanan tidak higienis, kasus keracunan, hingga ketiadaan instalasi pengolahan air limbah yang memadai.
Selain menutup ratusan unit dapur, [suspicious link removed] melaporkan lembaga tersebut memecat 261 pegawai non-aparatur sipil negara dan tenaga ahli. Pemerintah juga memproses pemecatan sembilan ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, serta menjatuhkan sanksi mutasi hingga demosi kepada 39 pegawai lainnya.
Sebelumnya, BGN belum merinci daftar nama unit dapur maupun jumlah penerima manfaat yang terdampak akibat penutupan massal ini.
“Penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya dan memastikan menu yang tersaji itu baik,” kata Sudaryono.***
